Sukses

BI Siapkan 4 Program Selamatkan UMKM dari Pandemi Corona

Keempat program Bank Indonesia untuk penyelamatan UMKM dalam mendukung paket kebijakan darurat Pemerintah.

Liputan6.com, Jakarta - Semakin semarak penggunaan uang elektronik, maka Mei tahun 2019 Bank Indonesia telah meluncurkan blue print sistem pembayaran Indonesia 2025.

Karena saat ini perkembangan teknologi digital di sektor keuangan berkembang sangat pesat. Kebijakan sistem pembayaran pun difokuskan pada penguatan instrumen dan infrastruktur publik berbasis digital.

Untuk melengkapi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025, Bank Indonesia juga menerbitkan kebijakan pengembangan UMKM serta strategi ekonomi dan keuangan inklusif.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, menyebutkan ada tiga pilar kebijakan pengembangan UMKM Bank Indonesia, yakni korporatisasi, kapasitasi, dan pembiayaan.

“Potensi digital itu sangat cepat untuk menginklusi keuangan dan ekonomi UMKM. Kita sering membuat inklusi keuangan melalui bank, tapi tidak semua masyarakat membuka akun, dengan digital bisa lebih cepat,” kata Perry dalam webinar Transaksi Sehat Menggunakan QR Code Indonesian Standart (QRIS) di Masa Pandemi COVID-19 dan New Normal, Rabu (24/6/2020).

Lebih lanjut ia menyampaikan empat program Bank Indonesia untuk penyelamatan UMKM dalam mendukung paket kebijakan darurat Pemerintah, terdapat dalam Perppu no 1 tahun 2020, yakni pertama, mengomunikasikan kebijakan darurat covid-19. Kedua, meningkatkan kapasitas UMKM melalui pelatihan virtual.

Ketiga, sinergi aksi mempercepat akses pembiayaan atau permodalan. Dan keempat, mendorong digitalisasi pembayaran dan pemasaran.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

4 Aksi Strategi

Dari paket kebijakan darurat itu, Perry mengatakan bahwa terdapat empat aksi strategi Bank Indonesia pada strategi nasional inklusi ekonomi dan keuangan, yakni sinergi kebijakan, integrasi ekonomi dan keuangan digital, prioritisasi, dan edukasi serta literasi.

Menurutnya, inklusi keuangan saja tidak cukup maka diperlukan inklusi ekonomi, agar ekonomi Indonesia lebih maju, khususnya bagi UMKM.

“Kita digital kan sehingga mengintegrasi ekonomi dan keuangan digital secara nasional, momentum inilah yang sebetulnya tahun lalu kita percepat, kita sudah sepakat dari perbankan dan non bank waktu melauncing blue print sistem pembayaran Indonesia pada Mei 2019, dan QRIS Agustus 2019 kita sudah sepakat ayo perbankan dan fintech bagaimana membangun ekosistem ekonomi dan keuangan digital,”ujarnya.

Demikian Perry menegaskan bahwa tujuannya bukan hanya masuk ke inklusi keuangan saja. Tapi bagaimana ekonomi Indonesia tambah maju dan bisnis model usaha-usaha di Indonesia lebih modern kedepannya.   

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.