Indonesia Butuh Rp 22.800 Triliun untuk Tutupi Kesenjangan Infrastruktur

Oleh Athika Rahma pada 22 Jun 2020, 18:00 WIB
Diperbarui 22 Jun 2020, 18:00 WIB
FOTO: PSBB, Proyek Infrastruktur Ibu Kota Tetap Jalan
Perbesar
Suasana proyek konstruksi infrastruktur di kawasan Kuningan, Jakarta, Sabtu (11/4/2020). Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan bahwa proyek konstruksi boleh terus berjalan selama Ibu Kota berstatus Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). (merdeka.com/Imam Buhori)

Liputan6.com, Jakarta - Bank Dunia merilis laporan bertajuk Public Expenditure Review yang membahas soal tata kelola belanja pemerintah Indonesia. Laporan tersebut mencatat, Indonesia masih mengalami kesenjangan modal manusia dan infrastruktur hampir di seluruh wilayah.

Penyediaan layanan dasar dan infrastruktur seperti fasilitas sanitasi, bendungan hingga sistem irigasi mengalami kesenjangan. Hal itu diperparah dengan akses terhadap layanan yang juga buruk.

Untuk mengatasi seluruh persoalan infrastruktur itu, Bank Dunia memperkirakan Indonesia butuh dana sekitar USD 1,6 triliun atau Rp 22.800 triliun (asumsi kurs Rp 14.253).

"Bank Dunia memperkirakan, Indonesia butuh USD 1,6 triliun untuk menutup kesenjangan infrastruktur, lebih besar dibandingkan ukuran ekonomi Indonesia secara keseluruhan," tulis Bank Dunia sebagaimana dikutip Liputan6.com, Senin (22/6/2020).

Lebih lanjut, nilai ini konsisten dengan target investasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 sebesar USD 415 miliar dan untuk tahun 2020-2024 sebesar USD 412 miliar dibandingkan dengan PDB Indonesia tahun 2018 sekitar USD 1 triliun.

Bank Dunia juga memperkirakan, nilai ini melebihi kapasitas keuangan publik untuk membiayainya.

"Misalnya, jika pemerintah Indonesia mempertahankan tingkat belanja saat ini untuk perumahan dan tidak melibatkan swasta, maka perlu waktu 26 tahun untuk menutup kekurangan perumahan," tulis laporan trsebut.

 

2 dari 3 halaman

Stunting

Melihat Kondisi Anak-Anak Kurang gizi di Pandeglang
Perbesar
Anak balita menangis saat ditimbang di Puskesmas, Kaduhejo, Pandeglang (14/9). Dengan puluhan penduduk mengalami gizi kurang, gizi buruk dan beberapa anak sudah divonis stunting, ini menjadi gambaran bagaimana sulitnya mencegah stunting. (Foto:Istimewa)

Tak hanya itu, kesenjangan modal manusia di Indonesia ternyata juga besar. Bank Dunia mengkalkulasi, jika saja Indonesia tidak memiliki tingkat stunting yang tinggi, tingkat hidup orang dewasa rendah dan kesenjangan belajar besar, maka PDB Indonesia bisa jadi berkisar 36 persen lebih tinggi.

Meskipun perkiraan tersebut belum memperhitungkan penduduk yang menua, urbanisasi dan perubahan iklim, angka tersebut potensial jika Indonesia bisa memperbaiki sumber daya manusianya.

Ada beberapa langkah yang disarankan Bank Dunia agar Indonesia bisa meningkatkan efektivitas belanja untuk mengatasi kesenjangan tersebut.

 

3 dari 3 halaman

Pajak

Pajak
Perbesar
Ilustrasi Foto Pajak (iStockphoto)

Pertama, adanya upaya berkelanjutan dalam meningkatkan penerimaan domestik, khususnya pemungutan penerimaan pajak; dan memobilisasi pembiayaan infrastruktur dari sektor swasta.

Lalu, meningkatkan kualitas belanja publik dengan memperbaiki kecukupan, efisiensi dan efektivitas belanja publik terutama dengan mengalihkan subsidi energi dan pupuk yang dinilai tidak tepat sasaran.

"(Selanjutnya) memungkinkan dilakukannya pinjaman secara hati-hati oleh pemerintah pusat dan daerah," tulis laporan Bank Dunia.

Lanjutkan Membaca ↓