PNS Tetap Pindah ke Ibu Kota Baru Mulai 2024, meski Ada Corona

Oleh Athika Rahma pada 22 Jun 2020, 17:10 WIB
Diperbarui 22 Jun 2020, 17:29 WIB
20160711-PNS-DKI-Jakarta-YR
Perbesar
Ilustrasi Foto PNS. (Liputan6.com/Yoppy Renato)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Tjahjo Kumolo optimistis roadmap pemindahan ASN/PNS ke ibu kota baru akan berjalan sesuai rencana, yaitu pada tahun 2024 mendatang.

Meskipun pandemi Corona masih menyelimuti Tanah Air, pengerjaan proyek Ibu Kota baru masih terus dilakukan. Bahkan, beberapa waktu lalu, Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa menyampaikan bahwa masterplan proyek ibu kota baru akan segera dirampungkan.

"Di sisi lain, kami telah siapkan roadmap rencana pemindahan ASN ke kementerian/lembaga di ibu kota baru nanti, yang saya cukup optimistis 2024 nanti bakal terlaksana dengan berbagai tantangan dan masalah di tengah pandemi," ujar Tjahjo dalam diskusi virtual, Senin (22/6/2020).

Tjahjo melanjutkan, kondisi yang dihadapi Indonesia kali ini berbeda dan tidak pernah terjadi sebelumnya. Pandemi menyadarkan, ada banyak hal yang harus ditata ulang agar lebih efektif dan efisien.

Birokrasi yang berbelit, contohnya. KemenPANRB terus mendorong penyederhanaan birokrasi untuk memudahkan dan mempercepat perijinan agar investasi dan pertumbuhan ekonomi baik di pusat dan daerah berjalan dengan baik.

Lalu, rencana kerja bagi PNS juga harus disusun lagi skala prioritasnya. Demikian juga dengan konsolidasi anggaran yang perlu dicermati ulang.

 

2 dari 3 halaman

Rencana Kerja Berubah

Hari Pertama Kerja di Kantor saat PSBB Transisi
Perbesar
Aktivitas pegawai pada hari pertama kerja di tengah pembatasan sosial berskala besar (PSBB) masa transisi di Badan Kepegawaian Daerah, Balai Kota DKI Jakarta, Senin (8/6/2020). PNS di lingkungan Pemprov DKI kembali mulai bekerja di kantor dengan sistem shifting. (merdeka.com/Iqbal S Nugroho)

Tjahjo menyatakan, mewabahnya Corona secara mendadak membuat rencana kerja pemerintah berubah.

Setidaknya, seluruh K/L harus punya protokol kesehatan dan mengikuti seluruh anjuran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Namun, pihaknya yakin Indonesia mampu bangkit dengan sikap gotong royong dan kerja keras masyarakatnya.

"Pemerintah di seluruh dunia memang nggak siap awalnya, baik besar atau kecil. Tapi kami yakin, NKRI ada semangat untuk setidaknya meredam, berbuat sesuatu, dengan gotong royong dan menegakkan birokrasi yang lebih efisien dan efektif," katanya.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lanjutkan Membaca ↓