Platform Digital akan Dipakai untuk Putus Rantai Radikalisme di PNS

Oleh Maulandy Rizky Bayu Kencana pada 12 Jun 2020, 10:30 WIB
Diperbarui 12 Jun 2020, 10:30 WIB
Menteri PAN RB Tjahjo Kumolo
Perbesar
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo.(Liputan6.com/Fajar Abrori)
Liputan6.com, Jakarta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengajak Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS untuk berinovasi dalam memerangi paham radikalisme.
 
"Masalah kebangsaan yang dihadapi bangsa Indonesia adalah adanya paham radikalisme," seru Menteri Tjahjo dalam keterangan tertulis, Jumat (12/6/2020).
 
Setiap lulusan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) tingkat I dituntut untuk memiliki inovasi melalui proyek perubahan. Proyek perubahan terkait penanganan radikalisme dinilai diperluas dan beradaptasi menggunakan platform digital. 
 
Untuk itu, salah satu proyek perubahan yang ditawarkan yakni dengan melakukan pembangunan aplikasi ASN No Radikal. Aplikasi ini sebagai optimalisasi portal aduanasn.id mulai tingkat pusat sampai tingkat daerah. 
 
Tjahjo pun menyambut baik ide proyek perubahan tersebut. Dia menekankan bahwa integrasi sistem merupakan hal yang patut diperhatikan dalam membangun aplikasi ini. 
 
"Yang perlu menjadi perhatian ke depannya adalah integrasi sistem dan data aplikasi dari kedua sistem, baik yang akan dibangun maupun yang ada di situs aduanasn.id, sehingga tidak terjadi silo-system dalam penanganan radikalisme," tegasnya.
 
 
2 dari 3 halaman

Kolaborasi

Hari Pertama Kerja di Kantor saat PSBB Transisi
Perbesar
Aktivitas pegawai pada hari pertama kerja di tengah pembatasan sosial berskala besar (PSBB) masa transisi di Badan Kepegawaian Daerah, Balai Kota DKI Jakarta, Senin (8/6/2020). PNS di lingkungan Pemprov DKI kembali mulai bekerja di kantor dengan sistem shifting. (merdeka.com/Iqbal S Nugroho)
Senada, Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Adi Suryanto juga menyampaikan bahwa dalam pengembangannya, aplikasi ini memerlukan untuk menggandeng dan berkolaborasi dengan stakeholder lainnya. 
 
Kolaborasi tersebut menjadi perwujudan dari pemerintah yang terbuka dan menjadi pembelajaran untuk mengesampingkan ego sektoral untuk menjadikan produk bersama yang nantinya bisa dirasakan manfaatnya.
 
Menurut Adi, tidak hanya pengembangan aplikasi yang membutuhkan perhatian, tapi juga bagaimana menjual aplikasi tersebut kepada stakeholder. Dia mengimbau agar pemerintah memperhatikan cara berkomunikasi yang digunakan saat memperkenalkan aplikasi ini. 
 
"Kadang inovasi sudah bagus, tapi jika cara menjual kurang baik maka hasilnya akan jadi tidak maksimal," ujar dia.
3 dari 3 halaman

Saksikan video di bawah ini:

Lanjutkan Membaca ↓