Sukses

Penandatanganan MoU antara Pertamina, MES, dan BSI Hadirkan Pertashop

Kehadiran Pertashop ditegaskan sebagai bentuk Penyalur Skala Kecil yang menjamin ketersediaan dan distribusi BBM, yaitu mini SPBU nonsubsidi.

Liputan6.com, Jakarta Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa atau Ifan turut hadiri acara halal bihalal Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) di Gedung BSI, Jakarta Selatan, pada Jumat (4/6) bersama Wakil Presiden dan Ketua Dewan Pembina Ma'ruf Amin, Ketua Dewan Penggerak Mahfud MD, Ketua Umum MES Erick Thohir, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, serta Direktur Utama Bak Syariah Indonesia Hery Gunadi.

Pada kesempatan yang sama, dilaksanakan penandatanganan MoU antara Pertamina, MES, dan BSI. Ifan mengatakan, kesepakatan itu sekaligus melanjutkan sinergitas bersama Kementerian BUMN yang dimulai dengan peresmian Pertashop di Cilacap pada April silam, dilanjutkan pertemuan dengan pimpinan pondok pesantren se-Jawa Tengah beberapa waktu lalu.

Sesuai UU Migas pasal 8 dan 46, kehadiran Pertashop ditegaskan sebagai bentuk Penyalur Skala Kecil yang menjamin ketersediaan dan distribusi BBM, yaitu mini SPBU nonsubsidi. Menurut Ifan, pihaknya tengah menjalin kolaborasi dengan Universitas Gadjah Mada dalam upaya membuat peraturan Penyalur Skala Kecil yang memiliki ketentuan jarak antara penyalur mini, juga terhadap SPBU selaku penyalur utama. 

"Saat ini sudah ada Pertamina dengan Pertashop, juga Exxon Mobil dengan microsite-nya dan yang sudah jalan dengan total sekitar 1.750 lokasi tersebar di NKRI. Dalam waktu singkat kami dapat tembusan surat pemain baru juga akan masuk ke mini SPBU atau microsite BBM ini, yaitu grup British Petrolium (BP) dengan AKR," ungkap Ifan.

Ifan menilai hal ini positif karena memberi alternatif pilihan BBM nonsubsidi dan berkualitas kepada masyarakat, sekaligus membantu pemerintah untuk mengubah konsumsi BBM dari premium atau pertalite ke RON 92 yang ramah lingkungan.

Acara halal bihalal Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) di Gedung BSI, Jakarta Selatan, pada Jumat (4/6). (Foto: Arsip BPH Migas)Ma'ruf Amin mengatakan, babak baru pembangunan ekonomi syariah ditandai dengan kehadiran Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah pada 2020 silam. Sinergi berbagai pemangku kepentingan disebut sebagai kunci percepatan pembangunan ekonomi syariah. 

"Karena visi pembangunan ekonomi dan keuangan syariah harus dilalukan secara berjamaah melalui saling tolong-menolong, gotong royong," paparnya.

Sementara, Erick Thohir menyampaikan bahwa sistem pendukung dan kontinuitas penting untuk menciptakan keseimbangan dalam perekonomian. Untuk itu, MES diharapkan dapat menjadi lokomotif penggerak ekonomi berbasis syariah yang unggul dan berkelanjutan, mendorong sinergi atau kemitraan antara pengusaha besar dan pelaku UMKM.

Erick kemudian mencontohkan pencanangan kerja sama 1.000 Pertashop antara Pertamina dengan pesantren yang didukung Bank Syariah Indonesia sebagai salah satu langkah konkrit pemberdayaan ekonomi syariah di lingkungan pesantren.

"Harapan saya kerjasama antara MES dan BUMN bisa diperluas cakupannya," ujar Erick.

Menurut Erick, iklim investasi diciptakan untuk kepentingan semua kalangan demi menciptakan keseimbangan dalam kehidupan perekonomian,

"Tidak hanya investor asing, tapi juga lokal. Tidak hanya memajukan ekonomi perkotaan tapi juga desa, tidak hanya mendorong startup, tapi juga bagaimana koperasi dan warung bisa berkembang," kata Erick.

 

(*)

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini