BUMN Harap-Harap Cemas Tunggu Pencairan Utang Pemerintah Rp 108 T

Oleh Liputan6.com pada 09 Jun 2020, 15:13 WIB
Diperbarui 09 Jun 2020, 15:20 WIB
FOTO: Erick Thohir dan DPR Bahas Penyelamatan Perbankan Akibat COVID-19
Perbesar
Menteri BUMN Erick Thohir saat rapat bersama DPR di Ruang Pansus B Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/5/2020). Rapat tertutup tersebut membahas antisipasi skema penyelamatan perbankan akibat COVID-19. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, saat ini pemerintah memiliki utang sebesar Rp108 triliun kepada BUMN. Pencairan utang tersebut sudah ditunggu-tunggu mengingat saat ini sejumlah badan usaha mengalami kesulitan keuangan.

"Dari total rincian dana pemerintah sebesar Rp143 triliun kepada BUMN, 75 persen atau Rp 108 triliun adalah pencairan utang pemerintah yang memang kita ketahui itu sejak 2017, jadi memang sudah cukup lama," ujar Erick Thohir saat rapat dengan DPR, Jakarta, Selasa (9/6).

Dia merinci, untuk pencairan utang pemerintah ke BUMN yaitu ada PLN sebesar Rp48 triliun. Kemudian BUMN karya sebesar Rp12 triliun dan KAI sebesar Rp300 miliar. Selain itu, Kimia Farma memiliki piutang sebesar Rp1 Triliun. Selanjutnya, Bulog sebesar Rp 560 miliar, Pertamina Rp40 triliun dan Pupuk Rp6 triliun.

"Pencairan utang pemerintah ini diberikan kepada BUMN yang memiliki tanggungjawab pelayanan publik atau PSO. Pencarian utang ini memang sudah sejak 2017. Kalau kita lihat PLN, Pertamina dan Pupuk ini memang tidak lain adalah subsidi yang suda jatuh tempo masih belum terbayarkan," paparnya Erick Thohir.

 

2 dari 3 halaman

Selanjutnya

Erick Thohir Bahas Jiwasraya
Perbesar
Menteri BUMN, Erick Thohir mengikuti rapat dengar pendapat umum dengan Panitia Kerja (Panja) DPR RI untuk skandal di PT Asuransi Jiwasraya (Persero), di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (29/1/2020). Erick Thohir diundang untuk membahas penyelesaian sengkarut Jiwasraya. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Pemerintah memiliki utang kepada BUMN Karya terkait pembebasan lahan pembangunan infrastruktur berkaitan dengan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).

"Bukan dana pemerintah dimasukkan ke BUMN Karya lalu dipakai, tapi jalan tol nya sudah dipakai tapi dari LMAN nya belum cair. Jadi kalau dibilang ini utang utang yang sudah tahunan," jelasnya.

Erick Thohir melanjutkan, BUMN dengan piutang triliunan tersebut perlu dibayarkan segera mengingat ada beberapa BUMN yang juga berjibaku menyediakan obat dan alat kesehatan untuk penanganan penyebaran Virus Corona di Indonesia.

"Kimia Farma ini terkait BPJS lah. tentu saat ini Kimia Farma banyak memproduksi obat Covid-19 sehingga cashflownya kalau tidak dibayarkan akan sangat berat apalagi ada penugasan baru untuk supaya obat ini tetap diproduksi. Termasuk juga untuk Bulog dan Kereta Api," tandasnya.

 

 

 

 

Anggun P. Situmorang

Merdeka.com

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lanjutkan Membaca ↓