Penyaluran BLT Dana Desa Tahap I Ditargetkan Rampung H+2 Lebaran

Oleh Liputan6.com pada 22 Mei 2020, 15:20 WIB
Diperbarui 22 Mei 2020, 15:20 WIB
3 Alasan Kenapa Rabu Kemarin Rupiah Menguat

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar menargetkan Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-DD) tahap satu rampung pada dua hari pasca Lebaran 2020 atau H+2. Ini mencakup 74.953 desa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

"Alhamdulillah BLT Dana Desa sudah tersalurkan 65 persen. Mudah-mudahan setelah lebaran, sampai 2 hari setelahnya (H+2). Nanti tersalurkan sampai 100 persen," kata Halim saat menggelar video conference di Kantornya, Jumat (22/5/2020).

Menurutnya target ini didasarkan pada data kementeriannya, tercatat 56.993 desa atau setara 76 persen dari 74.953 desa telah mengantongi Rekening Kas Desa (RKD). Sedangkan 56.504 desa telah melakukan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) BLT-DD.

Namun, pihaknya mengakui bahwa dalam mekanisme penyaluran BLT-DD kerap menemui hambatan yang cukup berarti. Antara lain birokrasi di tingkat daerah yang dinilai terlalu berbelit. Imbasnya jumlah penerima manfaat yang belum tersentuh bantuan masih cukup tinggi.

Maka, berbagai upaya relaksasi dilakukan pemerintah agar memperlancar penyaluran BLT-DD. Instruksi Menteri Desa PDTT No 1/2020 menghendaki desa-desa yang telah melaporkan daftar penerima BLT-DD kepada bupati atau walikota lebih dari lima hari maka bisa langsung menyalurkan kepada warganya sesuai daftar tersebut.

Instruksi Menteri Desa PDTT No 2/2020 bertambah menegaskan, desa-desa selanjutnya dapat langsung menyalurkan BLT-DD tahap pertama sesuai daftar hasil Musdesus. Maka, pengesahan bupati atau walikota atas daftar itu menjadi basis penyaluran pada tahap kedua dan seterusnya.

 

2 dari 2 halaman

Selanjutnya

Abdul Halim Iskandar
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (PDTT), Abdul Halim Iskandar (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Selain itu, Kementeriannya telah menginstruksikan seluruh pendamping tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional untuk memantau serta melaporkan secara rutin dan on call proses percepatan penyaluran BLT.

Kementerian juga menugaskan seluruh pejabat eselon II untuk monitoring harian dan memfasilitasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di seluruh kabupaten dan kota penerima dana desa. Sementara pejabat eselon I bertugas menjalin komunikasi intensif dengan Bupati Walikota guna percepatan penyaluran.

"Sasaran penerima BLT dari dana desa adalah warga miskin yang belum mendapat bantuan apapun, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan non tunai (BPNT), Program Kartu Pra Kerja, dan program bantuan pemerintah lainnya. Atau keluarga yang rentan penyakit menahun atau sakit kronis," pungkasnya.

Lanjutkan Membaca ↓