Demi Tak Tekan APBN, Menkop Teten Diminta Jokowi Percepat Penyaluran Bansos

Oleh Tira Santia pada 19 Mei 2020, 14:21 WIB
Diperbarui 26 Mei 2020, 22:56 WIB
Ilustrasi APBN
Perbesar
Ilustrasi APBN

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Teten Masduki, mengatakan bahwa dirinya diminta oleh Presiden untuk mendorong percepatan bantuan Sosial (Bansos). Hal ini agar ke depannya tidak menekan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

“Tadi pagi pak Presiden ada Ratas (rapat terbatas) untuk mendorong percepatan Bansos, kan sekarang program bansos ini diperluas, termasuk kartu prakerja yang digeser menjadi program sosial dan dana desa di geser menjadi BLT desa,” kata Teten, Selasa (19/5/2020).

Lanjut Teten, bahwa dalam ratas tersebut juga dibahas mengenai kebijakan-kebijakan pemulihan ekonomi. Karena hingga saat ini wabah covid-19 masih belum ditemukan obat atau vaksin untuk menyembuhkan orang yang terdampak.

Apabila terus menerus menunggu ditemukannya vaksin, maka perekonomian akan terus terpuruk. Oleh karena itu, pemerintah mulai memikirkan kebijakan apa saja yang bisa mendorong ekonomi tetap bertahan di tengah pandemi covid-19 yang belum pasti kapan selesainya ini.

“Mungkin sampai September pemerintah masih punya uang atau resources tapi kalau tidak tuntas penanganan covid-19 sampai September, dan berlanjut sampai tahun depan maka tekanan terhadap APBN akan sangat berat,” ujarnya.

2 dari 2 halaman

Bansos

FOTO: Melihat Proses Pengemasan Bantuan Sosial Pemerintah Pusat
Perbesar
Pekerja mengemas paket bantuan sosial (bansos) di Gudang Food Station Cipinang, Jakarta, Rabu (22/4/2020). Pemerintah pusat menyalurkan paket bansos selama tiga bulan untuk mencegah warga mudik dan meningkatkan daya beli selama masa pandemi COVID-19. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Sehingga jika Bansos dan kebijakan penangan covid-19 yang lain itu tidak dilakukan secara cepat, maka pemerintah akan kehabisan dana untuk menangani hal itu, bahkan Teten menyebut untuk mendapatkan pinjaman baru atau menerbitkan surat utang baru itu tidak mudah.

“Dan kalau kegiatan usaha terhenti terlalu lama, maka saat akan memulai usaha lagi memerlukan biaya besar.  Maka kami di seluruh kementerian diminta untuk memikirkan strategi recovery, dalam pengertian kita mungkin tidak bisa menghilangkan dan memusnahkan covid-19 ini,” katanya.

Oleh karena itu, ia menyebut pemerintah menggelontorkan dana yang besar untuk program bansos ini, sehingga diharapkan bisa memperkuat daya beli masyarakat, dan mendorong pemulihan ekonomi, meskipun program ini hanya berlaku  dari Mei sampai September. sehingga ke depannya APBN tidak terlalu tertekan.   

Lanjutkan Membaca ↓