Pemerintah Siapkan Kriteria Kesiapan Daerah Terapkan New Normal

Oleh Pipit Ika Ramadhani pada 18 Mei 2020, 20:25 WIB
Diperbarui 18 Mei 2020, 20:26 WIB
Antisipasi Corona, Minimarket di Depok Ini Pasang Plastik Pembatas
Perbesar
Pekerja melayani pembeli dari balik plastik pembatas pada sebuah minimarket di kawasan Cinere, Depok, Jawa Barat, Rabu (8/4/2020). Penggunaan plastik pembatas tersebut bertujuan untuk mengantisipasi penyebaran virus corona atau COVID-19 sebagai bentuk social distancing. (merdeka.com/Arie Basuki)

Liputan6.com, Jakarta - Sebagai upaya percepatan penanganan pandemi Corona Covid-19, baik dari aspek kesehatan maupun sosial ekonomi, pemerintah tengah mempersiapkan Indonesia menuju tatanan kehidupan yang baru (New Normal). Tatanan ini dengan tetap memperhatikan data dan fakta yang terjadi di lapangan.

Salah satu langkah yang tengah diupayakan adalah pengembangan sistem scoring atau penilaian tentang tingkat kesiapan terhadap situasi nasional akibat pandemi Covid-19.

“Kami akan menyiapkan mekanisme scoring, baik itu berdasarkan perhitungan epidemologi berbasis R0, maupun kesiapan daerah-daerah terkait dengan perkembangan penyakit, pengawasan virus, maupun kapasitas kesehatan,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto usai Ratas, Senin (18/5/2020).

Selain itu, lanjut Airlangga, juga dilihat dari kesiapan sektor publik masing-masing Kementerian/Lembaga (K/L), tingkat kedisiplinan masyarakat, maupun respons publik terhadap bagaimana cara untuk bekerja dan bersosial di New Normal ini.

Adapun tingkat kesiapan terhadap situasi nasional akibat pandemi Covid-19 diklasifikasikam dalam 5 (lima) level, yaitu:

Level 1: Masih Kritis (Belum Siap),

Level 2: Parah (Belum Siap),

Level 3: Substansial (Mulai Siap Sebagian),

Level 4: Moderat (Siap Lebih Banyak), dan

Level 5: Rendah (Siap Semua).

 

2 dari 4 halaman

Reproduction Rate

Penerapan Social Distancing di Jakarta
Perbesar
Sejumlah masyarakat melakukan jaga jarak aman di area publik di kawasan Thamrin, Jakarta, Rabu (18/3-2020). Jaga jarak atau prosedur social distancing measure harus diterapkan kepada masyarakat yang masih melakukan aktivitas di luar untuk memghindari penyebaran Covid-19. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Indikator lain yang juga disebut Airlangga sebagai tolok ukur kekayakan penerapan New Normal adalah dengan perhitungan Reproduction Rate dari penyakit atau infeksi yang dikenal dengan Skala R0, yang menghitung fungsi dari transmisi infection contact rate dan berdasarkan waktu.

Beberapa daerah termasuk DKI Jakarta sudah memonitor dan menggunakan formulasi tersebut. Nantinya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) juga akan menyiapkan formulasi yang sama.

Apabila R0-nya lebih besar dari 1, maka infection rate-nya masih relatif tinggi. Sementara apabila R0-nya kurang dari 1, maka sudah bisa dibuka untuk Normal Baru.

“Sesuai arahan presiden, kami sedang menyiapkan kriteria-kriteria apa saja yang bisa mendorong dan mengevaluasi kesiapan dari setiap daerah, dari unit terkecil yaitu kabupaten/kota,” tutur Airlangga.

 

3 dari 4 halaman

Siapkan SOP

Penertiban PSBB Tidak Pakai Masker
Perbesar
Pengendara motor pergi seusai diberi hukuman push up karena tidak memakai masker saat razia Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kawasan Jalan Fatmawati, Jakarta, Selasa (28/4/2020). Penertiban terkait pelaksanaan PSBB Jakarta dan memutus rantai penyebaran COVID 19. (merdeka.com/Imam Buhori)

Ia pun memaparkan bahwa beberapa sektor sedang mempersiapkan scope dan Standar Operasional Prosedur yang seluruhnya akan dikoordinasikan dengan Satgas Covid-19.

“Jadi akan ada Normal Baru atau standar baru untuk berkegiatan. Sebagai contoh di kawasan industri, sudah ada surat edaran yang juga di-clearing atau sesuai dengan apa yang diarahkan oleh Satgas Covid-19. Begitu pun nanti sektor-sektor lain seperti pendidikan, restoran, akomodasi, kegiatan-kegiatan peribadahan, dan sektor-sektor transportasi,” jelasnya.

 

4 dari 4 halaman

Masih Dibahas

FOTO: Pemprov DKI Jakarta Tindak Perusahaan Pelanggar PSBB
Perbesar
Foto udara kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Minggu (3/5/2020). Pemprov DKI Jakarta telah menutup sementara 126 perusahaan yang melanggar Pergub Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Penanganan COVID-19. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Secara keseluruhan, kata Airlangga, konsep kebijakan dalam rangka mempersiapkan Indonesia menuju Normal Baru masih akan dibahas secara lebih rinci dan teknisnya akan dikaji secara komprehensif.

“Nanti kalau sudah tuntas dengan kajian dari segi daerah, kesehatan, kesiapan Kementerian/Lembaga, dan lain-lain, baru nanti kami akan menyampaikan mengenai tahapan-tahapan yang terkait dengan waktu yang tepat dan tetap sesuai dengan protokol Covid-19. Tentunya juga memerlukan kedisplinan masyarakat,” tegasnya.

Indonesia harus segera mempunyai kebijakan exit-strategy yang bisa memulihkan ekonomi nasional, dikarenakan menurut Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019, pekerja Indonesia banyak yang berada di sektor informal yaitu sebesar 55,7 persen atau 70,5 juta orang.

“Pekerja informal di perkotaan sebanyak 30,5 juta orang dan di pedesaan sebanyak 40 juta orang,” pungkasnya.

Lanjutkan Membaca ↓