Pemerintah Disebut Tak Konsisten Tangani Corona, Ini Pembelaan Luhut

Oleh Liputan6.com pada 16 Mei 2020, 16:30 WIB
Diperbarui 16 Mei 2020, 16:30 WIB
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan.
Perbesar
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan. Dok: Tommy Kurnia/Liputan6.com

Liputan6.com, Jakarta - Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan angkat bicara terkait berbagai tudingan tidak konsistennya pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan penanganan pandemi Covid-19.

Pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan tetap sesuai koridornya. Namun, dalam perjalannya kebijakan berganti seiring dengan situasi yang terus berkembang.

"Semua orang bilang pemerintah enggak konsisten. Konsisten jalannya tapi taktiknya berubah-ubah tergantung situasi covid sendiri," kata Luhut dalam Bincang Khusus Sesi IV RRI, Jakarta, Sabtu (16/5).

Diakui Luhut, tidak ada satu orang pun yang mengetahui pandemi ini kapan akan berakhir. Bahkan, dari siaran berita yang dibacanya, diperkirakan Covid-19 ini akan tetap ada sebagaimana HIV tetap ada sejak awal kemunculannya hingga sekarang.

"Saya baru tadi dengar di news bahwa Covid ini akan tetap seperti HIV sampai ada vaksinnya," kata Luhut.

Dalam kondisi tersebut, maka yang harus dilakukan kata Luhut, masyarakat harus bisa menyesuaikan diri. Misalnya dengan tertib menggunakan masker, sering mencuci tangan dan menjaga jarak satu sama lain.

"Jadi akan ada perubahan, tapi jangan dirisaukan," kata dia.

"Makanya kalau pemerintah ada justment sana sini jangan terus ribut," sambung Luhut.

2 dari 2 halaman

Tak Cederai Rakyat

Luhut Binsar Pandjaitan
Perbesar
Luhut Binsar Pandjaitan kini menjabat sebagai Menkopolhukam di pemerintahan era Presiden Joko Widodo

Mantan Menko Polhukam ini menegaskan pemerintah tidak akan pernah mencederai rakyatnya. Namun dalam perjalanannya pasti ada hal yang tidak selalu menyenangkan.

Dalam dunia industri misalnya. Jika perusahaan bisa menjalankan protokol kesehatan, maka bisa saja kembali beroperasi. Catatannya, pegawai yang dipekerjakan setengah dari kapasitas biasanya.

"Kita kan harus urus orang yang ada, kan sudah banyak yang teriak enggak kerja," kata dia.

Luhut tak ingin, yang terjadi di Amerika Serikat juga terjadi di Indonesia. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan dan akhirnya melakukan pemberontakan.

"Itu kan enggak bagus, pemerintah melihat itu dan pemerintah menilai semua (memang) ada resiko," kata Luhut mengakhiri.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

Lanjutkan Membaca ↓