Menteri PANRB Soroti Lemahnya Laporan Kinerja Pemerintah Pusat

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menerima Laporan Hasil Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Pusat (LKjPP) tahun 2019 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Menteri PANRB Tjahjo Kumolo menyampaikan bahwa LKjPP merupakan wujud akuntabilitas dan transparansi pemerintah terhadap kinerja atas penggunaan anggaran tahun 2019.

Menurutnya, hingga saat ini masih dijumpai beberapa kelemahan dalam pada LKjPP, baik dalam proses penyusunan maupun kemampuan kementerian/lembaga dalam menyajikan laporan kinerjanya.

Selain itu, ia menambahkan, target pembangunan belum sepenuhnya terkawal oleh instansi yang menjadi penanggungjawab. Hal tersebut dapat disebabkan lantaran indikator kinerja pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 belum menyajikan informasi secara lengkap kementerian/lembaga penanggungjawabnya.

"Sehingga indikator tersebut tidak sepenuhnya dijabarkan ke dalam rencana kerja kementerian/lembaga yang bersangkutan. Walaupun secara umum kualitas LKjPP tahun 2019 ini lebih baik dari pada tahun sebelumnya, namun kondisi ini tidak dapat biarkan," ujarnya dalam pesan tertulis, Kamis (14/5/2020).

Tjahjo berharap agar tahun mendatang kelemahan tersebut harus diperbaiki secara komprehensif dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait dengan penyusunan RKP dan LKjPP, baik BPKP, Bappenas, maupun Kementerian Keuangan.

Lebih lanjut, Tjahjo berpesan agar jajaran Kedeputian Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB untuk terus mendorong kementerian/lembaga menyusun dan semakin memperbaiki penyajian laporan kinerja sesuai kinerja utama masing-masing, serta sesuai dengan target-target kinerja yang telah ditetapkan dalam RKP.

"Setiap kementerian/lembaga harus menganggap bahwa target dalam RKP merupakan perintah yang harus diwujudkan," imbuh dia.