3,5 Juta Hektare Kebun Sawit yang Langgar Aturan Sebaiknya Diserahkan ke Rakyat

Ilustrasi Perkebunan Sawit (iStockphoto)

Liputan6.com, Jakarta - Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri mendesak kepada pemerintah untuk segera memberikan lahan sawit kepada rakyat untuk membantu ekonomi.

Kata Faisal, dari 16 juta hektare lahan sawit yang tersebar di seluruh Indonesia, seluas 3,5 juta hektare lahan sawit terletak di area hutan yang tidak memenuhi prosedur untuk dimanfaatkan.

"Kira-kira ada 16 juta hektare lahan sawit, 3,5 juta hektare di antaranya ada di area hutan yang tidak memenuhi prosedur, ambillah oleh negara, punya siapapun, lalu kasih ke rakyat sebagai hutan tanaman rakyat atau hutan sosial," kata Faisal dalam sebuah diskusi virtual, Rabu (13/5/2020).

Lebih lanjut, selain itu pemerintah juga dapat memberikan lahan sawit tersebut kepada masyarakat adat. Dengan demikian, mereka dapat melakukan cocok tanam dengan area yang sudah jelas karena itu milik negara.

Faisal berkata, jika hal itu dilakukan, maka ini akan menjadi era kebangkitan ekonomi rakyat.

"InsyaAllah selesai itu mereka bisa bercocok tanam dengan area yang sudah jelas karena itu milik negara. Ini era dari kebangkitan ekonomi rakyat," katanya.

Merujuk pada surat Keputusan Menteri Pertanian Bernomor 833/KPTS/SR. 020/M/12/2019, Kementerian Pertanian menetapkan luas tutupan lahan perkebunan kelapa sawit ialah 16,381 juta hektare di 26 provinsi di Indonesia.

Dari 16,3 juta hektare perkebunan sawit di Indonesia, Riau menempati posisi pertama sebagai daerah yang memiliki lahan sawit terluas yaitu 3,387 juta hektare atau sekitar 20 persen dari total lahan.

Selanjutnya, Sumatera Utara memiliki lahan sawit seluas 2,079 juta hektare atau 12,69 persen serta Kalimantan Barat seluas 1,807 juta hektare.

2 dari 2 halaman

Inggris Minati Produk Kelapa Sawit Indonesia

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan saat ini Inggris tertarik untuk melakukan impor minyak kelapa sawit dari Indonesia. Ketertatikannya ini pasca dirinya kelaur dari Uni Eropa.

Ditegaskan dia, ini bisa menjadi peningkatan ekspor Indonesia ke Benua Biru mengingat selama ini produk kelapa sawit Indonesia terus mendapat kampanye hitam dari Uni Eropa.

"Ya, tentu pasca Brexit baru minggu ini, mereka (Inggris) mesti perlu dijajaki lagi dan ini tentu menjadi bilateral bukan multilateral," kata Airlangga di Jakarta, Jumat (7/3/2020).

Indonesia saat ini menjadi negara pengekspor minyak kelapa sawit dan produk olahannya terbesar di dunia. Seperti data yang dihimpun Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), tercatat tahun 2019 volume ekspor minyak sawit dan produk olahannya mencapai 35,7 juta ton, atau mengalami kenaikan 4 persen dari tahun 2018.

Smeentara itu, Sekjen GAPKI Kanya Lakshmi Sidarta mengatakan kabar gembira bahwa minyak sawit Indonesia mengalami peningkatan permintaan di negara-negara Afrika.

"Penetrasi sudah dilakukan beberapa tahun lalu. Sekarang Afrika sudah menyatakan peningkatan permintaan dan support sudah dibilang menyeluruh. Kita sih maunya segera meningkat di tahun ini," paparnya.

Pihaknya pun kini tengah melakukan pemetaan kelapa sawit mulai dari pasar, jalur distribusi dan kalkulasi biaya.

"ini juga lagi kita petakan. Intinya kan Afrika itu luas, kita lihat yang terbesar jalur pengangkatan, kan orang banyak tahunya Afrika Selatan. Kita lagi lakukan kalkulasi kan itu juga termasuk cost," ungkapnya.