Pemerintah Siapkan 41 Proyek Unggulan untuk Pulihkan Ekonomi Indonesia

Oleh Liputan6.com pada 12 Mei 2020, 13:35 WIB
Diperbarui 12 Mei 2020, 13:38 WIB
Suharso Monoarfa
Perbesar
Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah telah menyiapkan 41 proyek unggulan yang akan menjadi salah satu cara untuk memulihkan ekonomi Indonesia di 2021. Proyek-proyek ini tersebar di beberapa sektor seperti pariwisata hingga infrastruktur.

"Project pemulihan ekonomi ada 41 major project termasuk yang baru dalam hal sistem kesehatan nasional dan ini salah satu contoh major project," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa di Jakarta, Selasa (12/4/2020).

Dia merincikan dari total sebanyak 41 proyek unggulan terdiri dari pengembangan 10 destinasi pariwisata prioritas dengan nilai Rp 3,28 triliun. Kemudian juga ada sembilan kawasan industri di luar Jawa dan 31 smelter senilai Rp 628,2 miliar.

Tak hanya itu proyek pemulihan ekonomi nasional juga dinasukan di dalam industri 4.0 di lima sub sektor prioritas senilai Rp 1,30 triliun, pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industri 4.0 senilai Rp 4,39 triliun.

Selanjutnya penguatan ketahanan pangan dan infrastruktur nilainya mencapai Rp 37,10 triliun. Di mana di dalamnya ada penguatan jaminan usaha serta 350 korporasi petani dan nelayan yang berkaitan langsung dengan ketahanan pangan. Serta dukungan beberap proyek infrastruktur.

 

2 dari 2 halaman

Keterlibatan Kementerian dan Lembaga

Suharso Monoarfa
Perbesar
Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Dia menambahkan, ada beberapa kementerian atau lembaga yang akan terlibat langsung dalam program pemulihan ekonomi nasional di 2021. Mulai dari Kementerian Perindustrian dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengenai pengembangan industri dan pariwisata.

Kemudian ada juga Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengenai memperkuat ketahanan pangan. Selanjutnya Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koperasi dan UKM mengenai akses pasar dan usaha kecil menengah.

"Ini akan dibahas lebih detil, yang saya ingatkan, 2021 tahun pemulihan kita dan kita berharap bisa memahami keadaan. Dengan kita punya RKP dan mudahmudahan pada 2022 kita bisa lebih baik lagi. Dan mengejar apa yang kita tinggalkan atau tertinggal pada 2021 dan 2020 ini," ungkapnya.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Lanjutkan Membaca ↓