Kepala Bappenas Sebut Banyak Manipulasi Data Penduduk Miskin di Daerah

Oleh Liputan6.com pada 12 Mei 2020, 11:30 WIB
Diperbarui 12 Mei 2020, 11:30 WIB
Suharso Monoarfa
Perbesar
Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Suharso Monoarfa mengakui, sistem ketahanan perlindungan sosial di Tanah Air masih berantakan. Hal itu tercermin dari data penduduk miskin yang disampailan sejumlah daerah-daerah tidak pernah terbuka secara transparan.

Dia mengatakan, banyak daerah-daerah yang ketika ditanya jumlah penduduk miskinya justru memanipulasi data. Artinya, mereka tidak ingin terlihat daerahnya menjadi salah satu penduduk miskin terbesar. Alhasil, data-data itu kemudian dimainkan.

"Lagi-lagi soal data soal sistem perlindungan sosial banyak daerah ditanya jumlah orang miskinnya karena ingin daerahnya dicatat telah sukses menurunkan jumlah orang miskin maka jumlah itu pun dikurang," kata Suharso di Jakarta, Selasa (12/4).

Namun ketika terjadi suatu bencana, atau pandemi global seperti Covid-19 ini justru banyak daerah-daerah yang mengklaim penduduk miskin di daerahnya bertambah. Itu terjadi agar bantuan disalurkan ke daerahnya bisa lebih banyak.

"Ketika ada pembagian bantuan sosial daerah-daerah pun mengatakan jumlah orang miskin yang bertambah. Itu bukan pada masa sekarang, sebelum pandemi pun hal itu terjadi," kata dia.

 

2 dari 2 halaman

Terus Terulang

(Foto: Liputan6.com/Dian Kurniawan)
Perbesar
Yayasan Manarul Ilmi (YMI) Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) dan Lembaga Manajemen Infaq (LMI) kembali berkolaborasi membantu masyarakat di kawasan rentan kemiskinan. (Foto: Liputan6.com/Dian Kurniawan)

Suharso mengatakan kondisi itu terus dilakukan secara berulang-ulang. Seringkali data-data itu dimainkan kan dikembalikan agar mendapatkan perhatian yang kedua, ketiga dari pemerintah pusat.

Oleh karena itu, sudah saatnya, dia bilang ini menjadi tanggungjawab bersama-sama antara pemerintah pusat dan daerah mengatasi persoalan penduduk miskin.

"Kita harus secara bersama-sama membasmi kemiskinan seluruh ekstrim itu harus mendekati 0 pada tahun 2024 tetapi terjadi sekarang terjadi kenaikan secara merambat ini harus kita tekan dan bahkan sampai dengan nol," katanya.

Untuk sistem perlindungan sosial kedepan, pemerintah akan menjalankan beberapa program-program yang dirancang. Apabila terjadi situasi yang luar biasa seperti pandemi Covid-19 ini setidaknya punya pilihan yang lain bagaimana cara cara mengakomodasi di dalam belanja-belanja pemerintah.

"Jadi kita tidak seperti yang terkejut begitu sehingga mengganggu jalannya pemerintahan," tandas dia.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Lanjutkan Membaca ↓