Sukses

Ridwan Kamil: Lebih Susah Jadi Gubernur Jabar Dibandingkan Presiden Korsel

Menurut Ridwan Kamil, dana penanggulangan pandemi covid-19 di Jawa Barat dengan Korea Selatan, bak bumi dan langit.

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil, mengatakan bahwa peran sebagai gubernur di Jawa Barat lebih susah jika dibandingkan dengan menjadi Presiden Korea Selatan (Korsel) di saat pandemi Corona. Alasannya, anggaran yang dimiliki oleh Jawa Barat sangat minim sehingga harus memutar otak lebih keras. 

Ridwan mengatakan, anggaran penanganan pandemi Corona Covid-19 di Provinsi Jawa Barat sangat kecil. Ia mengklaim anggaran penanganan Corona untuk Jawa Barat hanya 1 persen dari anggaran penanganan Corona Korea Selatan.

"Sebelum covid-19, rakyat saya disubsidi 2,5 persen, setelah covid-19 jadi 40 persen yang harus disubsidi kelompok pas-pasan, di Jawa Barat yang minta bantuan sosial 65 persen, atau 2/3 rakyat kami sekarang. Artinya dari 9 juta jadi 38 juta dari total 50 juta yang harus kami beri makan pakai dana negara, ini berat," kata Ridwan Kamil saat menerima blusukan Menteri Perdagangan (Mendag) Agus Suparmanto di Bandung, Jumat (8/5/2020).

Dia kemudian membandingkan dana penanggulangan pandemi covid-19 di Jawa Barat dengan Korea Selatan, bak bumi dan langit. Menurutnya dana yang tersedia di negeri ginseng tersebut hampir sama dengan jumlah penduduk.

Minimnya anggaran yang tersedia membuat dirinya kewalahan dalam menangani pandemi covid-19 di provinsi Jawa Barat. Bahkan di depan Mendag, pria yang akrab disebut Kang Emil tersebut mengaku lebih susah menjadi Gubernur Jawa Barat dibandingkan Presiden Korea Selatan

"Jadi Gubernur Jawa Barat lebih susah dari Presiden Korsel," tegas Ridwan Kamil.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Kebijakan Adil

Oleh karenanya, Ridwan Kamil menyoroti soal pentingnya kebijakan fiskal yang adil. Musababnya, perspektif anggaran yang diberikanpemerintah pusat ke daerah harus berdasarkan jumlah penduduk, bukan jumlah wilayah.

Misalnya, program dana desa yang dibagikan pemerintah pusat berdasarkan jumlah desa bukan jumlah penduduk yang terdampak pandemi covid-19.

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini