HEADLINE: Pelanggan Keluhkan Lonjakan Tagihan Listrik, Apa Langkah PLN?

Kasus tagihan listrik yang naik berkali-kali lipat ini pun mengundang perhatian beberapa pihak. Anggota Ombudsman RI Laode Ida mengaku menerima beberapa keluhan dari masyarakat terkait tagihan listrik yang melonjak saat pandemi virus corona atau Covid-19.

Berdasarkan aduan masyarakat, tagihan listrik bisa berlipat ganda. "Sejumlah pelanggan mengeluhkan, di antaranya telah mengeluh pada Ombudsman, akibat tagihan listrik bulan terakhir melonjak secara berlipat ganda, padahal pemakaian listrik oleh pelanggan dianggap normal saja atau tidak naik," ujar dia, Rabu (6/5/2020).

Laode Ida mengakui, lonjakan tagihan listrik jelas memberatkan masyarakat. Terlebih banyak pelanggan listrik yang ekonominya terdampak akibat pandemi Covid-19. "Semula pihak pelanggan berharap akan memperoleh diskon tarif listrik di era krisis akibat Covid-19 ini, eh malah justru terbalik," kata Laode Ida.

Dia pun meminta agar jajaran pimpinan PLN membuat kebijakan untuk kembali mengecek meter ke rumah pelanggan karena prosedur pengecekan meter tidak menimbulkan kontak dengan orang lain, sehingga minim risiko penularan Covid-19.

"Toh juga petugas PLN jika datang langsung lakukan pengecekan secara fisik tidak bersentuhan dengan orang di lokasi meteran listrik, sehingga tidak beralasan untuk tidak menugaskan petugasnya untuk kerja secara normal," kata Laode Ida.

Menurut dia, justru aneh jika PLN meminta pelanggannya untuk mengecek meteran listrik secara mandiri di masa pandemi virus corona Covid-19 ini.

Sejatinya, menurut Laode Ida, pimpinan PLN sadar bahwa listrik merupakan kebutuhan primer bagi masyarakat. Menurut Laode Ida, sudah menjadi hak dari pelanggan untuk mendapatkan pelayanan prima dari PLN.

"Tidak boleh dengan alasan wabah Covid-19 kemudian justru meminta para pelanggan untuk self service terkait dengan tagihan penggunaan listrik," kata dia.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno menyatakan jika saat ini tidak ada kenaikan tarif listrik. Tagihan listrik yang saat ini dikenakan, merupakan perhitungan rata-rata dari pemakaian tiga bulan terakhir.

Petugas yang biasanya melakukan pengecekan meteran, sementara waktu tidak dapat melakukannya karena kebijakan PSBB covid-19 ini. Kebijakan tersebut, berlaku sampai dengan masa pandemi ini selesai, sampai dengan petugas bisa kembali lagi ke lapangan untuk mengecek. Setelah itu, apabila ada selisih tagihan, maka akan dilakukan penyesuaian.

Kendati demikian, Eddy berpesan kepada PLN agar sesegera mungkin menjelaskan situasinya kepada masyarakat agar tidak muncul angapan yang tidak diinginkan.

"Pesan saya, hal ini harus dikomunikasikan secara langsung dan cepat kepada masyarakat. Jangan sampai masyarakat itu menduga-duga, apalagi berspekulasi buruk tentang PLN, sampai timbul isu adanya subsidi silang ini," ujarnya.

Lembaga yang kerap menerima aduan masyarakat pun memberikan pandangannya. Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi, menilai manajemen PLN kurang melakukan edukasi kepada konsumennya bahwa salah satu efek Work From Home (WFH) wabah corona adalah naiknya konsumsi listrik.

“Banyak konsumen rumah tangga berteriak, tagihan listriknya melonjak antara 50-100 persen bahkan bisa lebih. Sementara konsumen mengaku pemakaian normal. Manajemen PT PLN pun mengaku tidak ada kenaikan tarif listrik. Hal yang sama juga diaminkan oleh regulator, Ditjen Ketenagalistrikan,” kata Tulus kepada Liputan6.com.

Menurut Tulus, memang sejak awal pemberlakukan WFH efeknya konsumsi energi listrik klimaksnya adalah tagihan yang naik. Seharusnya PLN memberikan edukasi dan informasi bahwa selama WFH konsumen berhemat listrik.

Selain itu, efek WFH selanjutnya yakni petugas pencatat meter PT PLN tidak datang ke rumah konsumen, dan konsumen diminta untuk mengirimkan data posisi stand meter terakhir via photo.

Apabila konsumen tidak mengirimkan bukti stand meter terakhir, maka PLN akan menggunakan formulasi 3 bulan terakhir untuk menentukan pemakaian listrik konsumen.

Hanya saja informasi ini tidak 100 persen sampai ke konsumen, sehingga konsumen tidak mengerti imbauan dan formulasi tersebut.

“Kesimpulannya, komunikasi publik PT PLN kepada konsumen selama pandemi terlihat kurang maksimal (minim) sehinggai informasi penting tidak sampai pada konsumen. Sehingga menimbulkan shock pada konsumen,” jelasnya.

Di kesempatan terpisah, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menyatakan ada beberapa langkah yang bisa dilakukan oleh PLN untuk mengantisipasi kasus serupa.

"Pertama, PLN perlu menyampaikan lagi secara luas bahwa tidak ada kenaikan tarif. Hal yang sama juga perlu dilakukan oleh pemerintah, yaitu Kementerian ESDM," ujar Fabby kepada Liputan6.com.

Selanjutnya, PLN juga perlu menjelaskan bagaimana data konsumsi listrik diambil dan jadi dasar tagihan listrik pelanggan, mengingat dalam 2 bulan ini tidak ada petugas catat meter yang berkeliling. Penjelasan ini nantinya bisa menjawab keraguan masyarakat.

"Saya kira perlu karena untuk pelanggan pascabayar yang ditanyakan adalah bagaimana PLN tahu konsumsi listrik mereka padahal tidak ada pencatat meter yang datang. Ini perlu dijelaskan oleh PLN," lanjutnya.

Yang ketiga, PLN perlu memberikan penjelasan dan jaminan rekonsilias data konsumsi listrik setelah dilakukan pencatatan riil, apa yang akan dilakukan setelah rekonsiliasi dilakukan dan bagaimana langkah penyesuaian tagihan untuk pelanggan ke depannya.

"Artinya apabila rekonsiliasi telah dilakukan dan ditemukan konsumen menggunakan energi lebih sedikit atau banyak maka akan disesuaikan di tagihan listrik di bulan-bulan selanjutnya," kata Fabby.

Selain itu, masyarakat diminta juga perlu aktif memeriksa data historis penggunaan listrik dari bulan ke bulan, dari slip tagihan listrik di mana di sana tercantum jumlah energi yang dikonsumsi pada bulan sebelumnya.