Sri Mulyani Akui Sulit Minta Pengusaha Tak PHK Karyawan

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah terus meminta kepada para pengusaha untuk menjadikan keputusan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan sebagai opsi terakhir mengurangi dampak Corona. Namun memang, membujuk pengusaha untuk tidak melakukan PHK sangat sulit.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, terjadi lonjakan angka PHK sebanyak 2 juta orang dalam 1,5 bulan terakhir. Menurutnya, tidak mudah membuat pengusaha agar tidak melakukan PHK.

"Dari Kemenaker sudah muncul angka pengangguran melonjak 2 juta hanya 1,5 bulan ini," ujar Sri Mulyani dalam rapat terbuka dengan DPR, Jakarta, Rabu (6/5/2020).

"Oleh karena itu kita perlu untuk melakukan berbagai langkah-langkah untuk jaga resiliansi daya tahan dunia usaha dan langkah-langkah agar mereka tidak lakukan PHK. Ini tidak mudah," sambungnya.

Sri Mulyani melanjutkan, di berbagai negara pemerintahnya melakukan berbagai upaya untuk menahan perusahaan tak melkaukan PHK. Salah satunya Singapura yang membayar gaji asal karyawan tak di PHK.

"Kalau di berbagai negara, mereka beri insentif ke perusahaan agar tidak PHK seperti insentif pembayaran gaji ke perusahaan untuk subsidi dari pemeritnah. Tapi itu untuk negara relatif kaya. Singapura juga bayar gaji ke perusahaan asal tidak PHK," jelasnya.

Dia menambahkan, Indonesia bisa belajar dari kondisi tersebut namun melihat kecukupan dana saat ini masih sangat terbatas. Untuk itu, pemerintah masih mengupayakan memberikan pelatihan kerja melalui Kartu Prakerja.

"Kita bisa belajar, tapi dari kemampuan APBN untuk nanggung itu semua ada batas. Kita sekarang fokus pada pra kerja yang diharapkan bisa cover 5,6 juta yang bentuknya setengah bansos. Kami tingkatkan bersama kemnaker langkah-langkah untuk tangani lonjakan pengangguran," tandasnya.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com