Data Kadaluwarsa Bikin Penyaluran Bansos di Jakarta Tak Tepat Sasaran

Oleh Liputan6.com pada 06 Mei 2020, 17:30 WIB
Diperbarui 06 Mei 2020, 17:30 WIB
FOTO: Pemprov Banten Salurkan Bansos kepada Warga Terdampak COVID-19
Perbesar
Petugas mendata warga saat pembagian bantuan sosial (bansos) yang diberikan Pemerintah Provinsi Banten di Pinang, Tangerang, Jumat (1/5/2020). Bansos berupa uang tunai sebesar Rp 600 ribu tersebut diberikan kepada warga yang terdampak virus corona COVID-19. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara menyatakan polemik program bantuan sosial (bansos) di Provinsi DKI Jakarta disebabkan oleh data kadaluwarsa penerima yang diberikan oleh Gubernur Anies Baswedan. Imbasnya penerima bansos sejak April 2020, dinilai tidak tepat sasaran.

"Yang sekarang kita gunakan data penerima bansos diberikan oleh Gubernur DKI (Anies). Tapi ternyata data lama sebab penerimanya banyak yang sama dengan data penerima bantuan sembako dari pemprov DKI," kata Juliari saat menggelar rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI, Rabu (6/5).

Juliari menjelaskan polemik bermula saat pihaknya menerima aduan dari sejumlah pihak yang menganggap program bansos di wilayah ibu kota tidak tepat sasaran.

Menindaklanjuti laporan tersebut, jajarannya menemukan banyak penerima bansos yang tidak tepat sasaran atau sesuai dengan aduan yang diterima.

Menyikapi hal tersebut pihaknya segera berkoordinasi dengan orang nomor satu di wilayah DKI Jakarta untuk menyelesaikan permasalahan data penerima bansos. Kemudian, Juliari berujar dalam waktu dekat Gubernur Anies menjanjikan akan memberikan data revisi agar penerima manfaat bansos sesuai fitrahnya.

Untuk itu, Kementerian Sosial selaku regulator berupaya terus memperbaiki program bansos, terlebih banyak warga Jakarta yang terdampak pandemi corona. Salah satunya, memperbaharui data penerima bantuan agar lebih tepat sasaran di tahap berikutnya.

Kendati demikian, pihaknya mengaku belum bisa memastikan data penerima bantuan apakah  akan bertambah atau berkurang. Sebab, sampai saat ini masih menunggu data revisi yang dijanjikan oleh Gubernur Anies.

2 dari 2 halaman

Hampir Rampung

FOTO: Melihat Proses Pengemasan Bantuan Sosial Pemerintah Pusat
Perbesar
Pekerja mengemas paket bantuan sosial (bansos) di Gudang Food Station Cipinang, Jakarta, Rabu (22/4/2020). Pemerintah pusat menyalurkan paket bansos selama tiga bulan untuk mencegah warga mudik dan meningkatkan daya beli selama masa pandemi COVID-19. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Sebelumya, Penyaluran bantuan sosial (bansos) dari Presiden RI untuk masyarakat terdampak Covid-19 di wilayah DKI Jakarta sudah hampir rampung. Berdasarkan data Kementerian Sosial sampai 4 Mei 2020 pukul 14.00 WIB, sudah 757.542 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau 79,9 persen dari total sasaran penerima sebanyak 947.126 KPM.

Namun saat proses distribusi bantuan tersebut, nyatanya masih ditemukan tumpang tindih data antara Kemsos dengan Pemprov DKI. Dampaknya, banyak warga yang membutuhkan justru tidak terdata sebagai penerima bantuan.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Muhadjir Effendy, meminta Kemsos dan Pemprov DKI bersinergi dalam hal pendataan penerima bantuan. Harapannya, kasus seperti ini tidak terulang.

Imbauan ini disampaikan Muhadjir saat saat Rapat Tingkat Menteri bersama jajaran Menteri dan Gubernur DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, pada Senin (4/5).

"Perlu sinergi data KPM dengan bansos lainnya, termasuk usulan baru. Sehingga penyaluran bansos Presiden dan bansos dari daerah dapat bersinergi," kata Muhadjir dalam keterangannya.

Dia meminta, pihak Kemensos dan Pemprov DKI untuk memastikan data penyaluran bansos Presiden pada tahap berikutnya lebih tersalurkan secara merata.

"Untuk Pak Mensos (Juliari Batubara) dan Pak Gubernur DKI (Anies Baswedan) mohon dipastikan betul-betul data penerima bansos Presiden ini agar tak kembali terjadi tumpang tindih data untuk pembagian gelombang ke-2 pada pekan ke-3 bulan Mei. Mungkin momen ini juga sebagai kesempatan untuk kita memutakhirkan dan melengkapi DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)," tegas Muhadjir.   

Lanjutkan Membaca ↓