Sri Mulyani: Pemprov Jakarta Tak Punya Dana untuk Beri Bantuan Sosial ke Warganya

Sri Mulyani Mencatat, Defisit APBN pada Januari 2019 Capai Rp 45,8 TSri Mulyani Mencatat, Defisit APBN pada Januari 2019 Capai Rp 45,8 T — Menteri Keuangan Sri Mulyani saat konferensi pers APBN KiTa Edisi Feb 2019 di Jakarta, Rabu (20/2). Kemenkeu mencatat defisit APBN pada Januari 2019 mencapai Rp45,8 triliun atau 0,28 persen dari PDB. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tak memiliki anggaran untuk memberikan bantuan sosial kepada warganya. Oleh sebab itu Pemprov DKI Jakarta meminta kepada pemerintah pusat untuk menalangi dana bantuan sosial tersebut.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta di awal mengaku sangggup berbagai dana dengan pemerintah pusat untuk memberikan bantuan sosial kepada seluruh warga. namun kemudian hal tersebut tak terwujud karena Pemprov DKI Jakarta kekurangan dana.

"Kami dapat laporan, dari Menko PMK, ternyata DKI yang tadinya cover 1,1 juta warganya mereka tidak punya anggaran dan minta pemerintah pusat yang covering terhadap 1,1 juta warga," ujar Sri Mulyani.

"Jadi tadinya 1,1 juta adalah DKI dan sisanya 3,6 juta pemerintah pusat, sekarang semuanya diminta cover oleh pemerintah pusat," sambungnya.

Dengan adanya kondisi tersebut, pemerintah melihat kembali cara-cara penyaluran bantuan sosial termasuk penyaluran sembako agar tepat sasaran sesuai dengan identitas yang dimiliki oleh Kementerian Sosial.

"Bantuan sembako ini butuh beberapa dalam pelaksanaannya, apakah bisa tercapai cepat dan tepat, adalah butuh persiapan. Untuk PKH kita ada by name by addres. Untuk kartu sembako by name by address menggunakan data terpadu di Kemensos," jelas Sri Mulyani.

2 dari 2 halaman

Jabodetabek sudah 80 Persen

FOTO: Melihat Proses Pengemasan Bantuan Sosial Pemerintah Pusat — Pekerja mengemas paket bantuan sosial (bansos) di Gudang Food Station Cipinang, Jakarta, Rabu (22/4/2020). Pemerintah pusat menyalurkan paket bansos selama tiga bulan untuk mencegah warga mudik dan meningkatkan daya beli selama masa pandemi COVID-19. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebtu menambahkan, untuk bantuan sembako Jabodetabek, banyak berita pekan pertama penyaluran kurang dari 10 persen yang dialokasikan. Namun data terakhir dari Kemensos, implementasinya mendekati 80 persen.

"Ini berarti sudah makin merata dan kalau benar dari DKI akan dicover pemerintah pusat, harus ada tambahan lagi untuk cover. Dalam situasi ini, Presiden sampaikan, pekan ini sebelum lebaran, 100 persen sudah deliver," tandasnya.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com

Bansos
Peristiwa
Bantuan sosial (bansos) adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap agar masyarakat dapat meningkatkan taraf kesejahteraan.
Lihat Selengkapnya
Bansos
Merdeka.com
bantuan sosial
Pemerintah Pusat
Pemerintah Daerah