Solusi Menteri Edhy untuk Nelayan di Tengah Pandemi Covid-19

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo melakukan restocking 50.000 ekor ikan nilem ke Waduk GOR Jakabaring. (Foto: KKP)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo melakukan audiensi dengan 56 perwakilan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) secara virtual. Dalam kesempatan tersebut, para nelayan mengeluhkan sejumlah persoalan ditengah pandemi Covid-19.

KNTI mengeluhkan penurunan harga ikan, kesulitan mengakses pemodalan atau pembiayaan, dan kesulitan mengakses Bahan Bakar Minyak (BBM).

"Masalah Covid-19, memang semua terhambat dan terkendala," kata Eddy dalam siaran persnya, Jakarta, Kamis (30/4/2020).

Menanggapi itu Eddy telah menyiapkan sejumlah kebijakan antisipatif. Terkait dengan harga ikan misalnya, Edhy memastikan telah melakukan sejumlah langkah.

Politikus Partai Gerindra ini mengirimkan surat edaran (SE) kepada pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Dalam surat tersebut, Eddy mengajak Pemda untuk melibatkan nelayan dan pembudidaya pada setiap bantuan sosial maupun bantuan lainnya.

Selain itu, pihaknya juga berkoordinasi dengan Kementerian Sosial agar memasukkan ikan dalam paket Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Usulan ini pun mendapat dukungan dari Presiden Joko Widodo yang mengajak masyarakat untuk mengonsumsi ikan guna meningkatkan imunitas.

Upaya lainnya yaitu bekerja sama dengan BUMN di sektor perikanan untuk menyerap tangkapan nelayan serta produksi pembudidaya. Bahkan,Edhy mengajak KNTI untuk turut terlibat usaha pembelian ikan dengan cara memanfaatkan dana pinjaman BLU dengan bunga hanya 3 persen.

"Jadi supaya tidak jadi cerita saya hanya nyeneng-nyenengin, bagi saya kalau hanya ngomong mending tidak usah rapat," ungkap Eddy Prabowo.

2 dari 2 halaman

Lakukan Terbosan

Hari ketiga gelaran Indonesia Pearl Festival (IPF) ke-8 Tahun 2019 dihadiri Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo. (Dok KKP)

Terkait masalah BBM, Edhy meminta KNTI untuk melakukan terobosan guna melawan mafia BBM. Sebab Penambahan kuota subsidi pun dirasa bukan solusi terbaik karena nantinya hanya dinikmati mafia BBM.

"BBM saya butuh ada terobosan, pola lama sudah kebaca, saya tambah (kuota) akan dimakan lagi, tidak kebagian lagi nelayan. Saya tambahkan kuota tetep aja mereka (mafia) yang nikmatin," tutur Edhy.

Sementara itu, terkait kendala pemodalan, KKP telah menyiapkan dana melalui Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP). KKP kata Edhy siap membantu KNTI jika tertarik untuk bergerak secara kooperatif mendirikan usaha bersama.

"Butuh modal saya bantu lewat BLU. KNTI bisa membuat koperasi untuk membeli hasil tangkapan kita modali. KNTI mau membangun cold storage kita modali," jelasnya.