Mudik Dilarang, Pengusaha hingga Sopir Angkutan Umum Harus dapat Kompensasi

Liputan6.com, Jakarta Pengamat Transportasi sekaligus ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, mengatakan bahwa pemerintah harus memberikan kompensasi bagi pengusaha angkutan umum darat, dan pekerja angkutan umum.

"Melarang mudik sangat memberatkan bagi pengusaha angkutan umum darat seperti bus antar kota antar privinsi/AKAP, antar jemput antar provinsi/AJAP atau travel, bus pariwisata dan taksi reguler, dan sebagian angkutan perairan. Berikanlah bantuan insentif dan kompensasi bagi pengusaha dan pekerja transportasinya," kata Djoko dalam keterangan tertulisnya kepada Liputan6.com, Rabu (22/4/2020).

Tujuannya agar tidak ada satupun perusahaan angkutan umum yang gulung tikar nantinya. Menurutnya yang rugi juga kelak pemerintah jika banyak perusahaan angkutan umum yang gulung tikar.

Selain itu ia juga menyarankan agar pemerintah merevisi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid-19, yang memberikan debitur untuk keringanan membayar angsuran dengan plafon hingga Rp10 miliar.

"Jangan dibatasi nilai hingga Rp 10 miliar, dihilangkan saja batasan itu, supaya pengusaha angkutan umum mendapat insentif penundaan pembayaran pinjaman. Juga penundaan membayar pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP)," ujarnya.