Imbas Corona, Transfer Daerah dan Dana Desa Dipangkas Rp 94 Triliun

DPR dan Menteri Keuangan Bahas RUU Prioritas 2020 — Menteri Keuangan Sri Mulyani saat rapat konsultasi dengan DPR di Ruang Pansus B, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (16/12). Rapat membahas program Omnibus Law dan RUU Prolegnas Prioritas tahun 2020 terkait keuangan dan perkembangan makro fiskal dan keuangan negara. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengakui ada pememangkasan alokasi dana transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020.

Seperti diketahui alokasi TKDD tahun ini ini sebelumnya mencapai Rp856,94 triliun. TKDD tersebut terdiri dari transfer ke daerah sebesar Rp784,94 triliun dan dana desa sebesar Rp72,00 triliun.

"Jadi di dalam surat edaran bersama kami dengan Kemendagri kita menyampaikan kepada daerah situasi pemotongan TKDD itu sekitar Rp94 triliun, kata Sri Mulyani dalam video conference di Jakarta, Selasa (14/4/2020).

Dia mengatakan pemangkasan ini dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi daripada penerimaan negara. Dimana penerimaan negara sendiri diproyeksikan akan menurun sekitar 10 persen dari target APBN 2020.

"Ini karena memang kita melakukan apa yang disebut adjusment akibat adanya penurunan penerimaan pajak kita," imbuh Sri Mulyani.

Sementara itu dalam penyusunan proyeksi APBN 2021 dipastikan alokasi TKDD tidak ada yang menurun. Penurunan ini terjadi di tahun ini, lantaran pandemi virus Corona atau Covid-19 yang telah menghantam Indonesia.

Dwi Aditya Putra

Merdeka.com

2 dari 2 halaman

Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II 2020 Bisa Mendekati Nol Persen

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada Kuartal II 2020 dalam skenario berat akan mendekati titik nol persen. Hal ini terjadi jika pandemi virus Corona atau Covid-19 berlangsung secara jangka panjang.

"Kalau ini agak lama memang skenarionya di kuartal II dan III tekanannya sangat besar yaitu pertumbuhan bisa mendekati 0 atau 1,5 persen atau negatif -2 persen," kata Sri Mulyani dalam video conference di Jakarta, Selasa (14/4).

Kendati begitu bendahara negara ini yakin pertumbuhan ekonomi di Kuartal III 2020 terjadi pemulihan. Sehingga momentum tersebut diharapkan akan terus diakselerasi di tahun 2021 mendatang.

"Jadi tadi jawabannya kapan ekonomi pulih kta berharap kalau situasi covid bisa kita kelola terutama pada dampak sosial ekonomi dan keuangannya maka recovery akan bisa berjalan paling tidak kuartal terakhir tahun ini," kata dia.

Bendahara Negara ini menambahkan, tulisan ekonomi akan terjadi di tahun mendatang atau 2021. Bahkan dia memperkirakan keadaan ekonomi di tahun tersebut akan kembali berada di 4,5 bahkan 5,5 persen.

"Kita masih akan kita lihat karena terus terang hari ini kita masih harus melihat situasi di kuartal II ini. Dan kecepatan untuk penanganan covid. Jadi hari-hari ini pun kalo kita melihat proyeksi kita masih banyak sekali catatan namun tadi kita berharap kuartal III dan akselerasinya di kuartal IV terutama pemulihan sudah bisa terlihat indikasinya," tandas dia.