Atasi Dampak Virus Corona, Pemerintah akan Terbitkan Pandemic Bond

Oleh Liputan6.com pada 07 Apr 2020, 20:22 WIB
Diperbarui 07 Apr 2020, 20:22 WIB
DPR dan Menteri Keuangan Bahas RUU Prioritas 2020

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Indonesia berencana menerbitkan surat utang khusus untuk penanganan virus corona atau Pandemic Bond. Surat utang ini nantinya tidak digunakan dalam menambal defisit APBN, namun untuk menjaga ketahanan ekonomi dan sistem keuangan domestik.

"Pandemic Bond dimasukan salah satu instrumen yang letaknya below the line. Artinya dia bukan defisit dari APBN akibat penerimaan dikurangi belanja, tapi below the line, artinya resources yang dicadangkan untuk negara dalam rangka jaga kemungkinan domino effect yang bisa ancam ekonomi dan sistem keuangan kita," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam video conference, di Jakarta, Selasa (7/4).

Bendahara Negara ini menyebut dana yang terkumpul dari Pandemic Bond tidak menutup kemungkinan bisa digunakan dalam bentuk suntikan negara atau penyertaan modal negara untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Disamping itu surat utang khusus ini juga bisa bersifat dalam bentuk pinjaman. Sehingga institusi pemerintah yang memegang Pandemic Bond ini bisa mengklaim pencairannya ke Kementerian Keuangan.

"Pandemic Bond adalah juga bisa dalam bentuk penjaminan," kata dia.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menambahkan, surat utang ini akan diterbitkan pada tahun ini. Cara penerbitannya pun tak harus melalui lelang, tapi bisa berbagai opsi agar Pandemic Bond ini tepat sasaran untuk merelaksasi pelaku usaha yang terdampak corona.

"Kita gunakan di 2020, dengan harapan tidak terjadi lagi wabah COVID-19 jilid II dan III, artinya sekarang hanya siapkan hanya lakukan di 2020. Dan kemudian fasilitasnya tergantung berapa lama proses restructuring sehingga implikasi pembiayaan seperti apa," tandas dia.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

 

**Ayo berdonasi untuk perlengkapan medis tenaga kesehatan melawan Virus Corona COVID-19 dengan klik tautan ini.

2 dari 3 halaman

Jurus Pemerintah Tekan Defisit APBN Akibat Corona, Termasuk Tambah Utang

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Pemerintah berencana merubah rasio defisit dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020. Dari yang tadinya hanya mencapai 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) kini menjadi 5,07 persen. Hal ini bertujuan untuk memerangi kasus corona di Indonesia.

Dengan posisi tersebut maka outlook defisit bisa mencapai Rp853,0 triliun atau setara dengan 5,07 persen dari PDB. Lantas bagaimana sekema pembiayaan yang dilalukan pemerintah untuk menambal defisit tersebut?

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, pemerintah sudah menyiapkan berbagai alternatif pembiayaan untuk menambal defisit sebesar Rp853,0 triliun tersebut. Mulai dari sumber pembiayaan utang dan nonutang.

"Untuk pembiayaan APBN defisit yang meningkat tadi kita akan menggunakan sumber-sumber pembiayaan yang paling aman dan biayanya paling keci," kata Sri Mulyani dalam video conference di Jakarta, Selasa (7/6).

Sri Mulyani mengatakan salah satu instrumen pembiayaan berasal dari nonutang bisa dalam bentuk Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang selama ini sudah digunakan. Posisi SAL saat ini sudah dinaikan menjadi sebesar Rp 44 triliun dari posisi sebelumnya Rp 15 triliun, sehingga dari sisi cashflow aman.

"Artinya SAL akan dipakai seoptimal mungkin akan kurangi pembiayaan dari market karena kita miliki cash sudah ada ditangan pemerintah," kata dia.

Kemudian sumber pendanaan kedua adalah dari berbagai dana abadi pemerintah yang selama ini sudah terakumulasi secara signifikan. Di mana, paling besar berada di Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) atau dana abadi pendidikan bisa memberikan solusi sebesar Rp65 triliun.

Selanjutnya pendanaan ketiga bisa dilihat dari berbagai dana yang dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU) yang menjadi bagian agensi dari pemerintah.

"Ini tiga sumber dari pembiyayaan yang tidak melalui market atau dari dalam masing-masing agency atau lembaga pemerintah yang ada sumber dana menggambarkan kita terus hati-hati," kat dia.

3 dari 3 halaman

Utang

terbebas utang
Ilustrasi./Copyright unsplash.com/rawpixel

Di sisi lain, pembiayaan utang yang dilakukan pemerintah yakni mengutamakan surat berharga negara (SBN) melalui surat utang negara (SUN) maupun juga sukuk melalui mekanisme pasar. Baik di pasar domestik termasuk penerbitan SBN ritel maupun Global penerbitan SBN valas.

"Penerbitan SBN dalam denominasi valas, ini bsia SUN maupun Sukuk, untuk SBN valas sekarang dalam bentuk global sukuk USD, global bonds yang SBN convenstional usd, baik dalam usd dan juga euro bonds. Ini dua mata uang yang kita terbitkan dalam bentuk sukuk di luar itu kita juga terbitkan samurai bonds denominasi yen," jelas dia.

Kemudian yang terakhir skema pembiayaan dapat menggunakan sumber-sumber dari bilateral dan dari multilateral. Mengingat beberapa lembaga-lembaga keuangan luar bersedia meminjamkan atau menggelontorkan uangnya ke dalam negeri.

"Lembaga-lembaga seperti WB, ADB, AIIB, KFW, IDCF lembaga yang selama ini ikut dalam porgam, ikut pembiayaan defisit yang memiliki nilai tambah baik dari sisi fleksibilitas harga dan timing," tandas dia.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com 

Lanjutkan Membaca ↓