Sukses

Sri Mulyani Beberkan Strategi Pembiayaan APBN 2020 Hadapi Pandemi Corona

Fleksibelitas APBN 2020 diperlukan mengingat adanya pelebaran defisit dapat di atas 3 persen PDB.

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani, menjelaskan stategi umum pembiayaan umum tahun 2020 ditengah pandemi Covid-19.

Ia mengatakan fleksibelitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 diperlukan mengingat adanya pelebaran defisit dapat di atas 3 persen PDB, untuk mempercepat penanganan covid-19 dan penyelamatan perekonomian dari ancaman krisis.

“Di sisi belanja negara, APBN mengalokasikan anggaran sebesar Rp2.540 Triliun, namun outlook kebutuhan bisa mencapai Rp 2.613 triliun,” kata Sri dalam konferensi persnya di Jakarta, Selasa (7/4/2020).

Sementara di sisi pendapatan negara, APBN mengalokasikan anggaran sebesar Rp 2.233 triliun, namun outlook penerimaan hanya sebesar Rp 1.760 triliun.

Sri mengatakan dalam membiayai APBN, pemerintah mengoptimalkan sumber-sumber pembiayaan non-utang dan utang. Sumber pembiayaan non-utang antara lain melalui pemanfaatan Saldo Anggaran Lebih (SAL), pos dana abadi pemerintah, dan dana yang bersumber  dari Badan Layanan Umum (BLU).

“Terkait pembiayaan utang, pemerintah mengutamakan penerbitan SBN, baik SUN maupun sukuk melalui mekanisme pasar, baik di pasar domestik termasuk penerbitan SBN ritel, maupun global penerbitan SBN Valas,” jelasnya.

Saat ini untuk SBN Valas yang tesedia adalah global Sukuk dalam USD, global Bonds, baik konvensional dalam USD dan EURO Bond (dalam Euro dan USD), dan  Samurai Bonds (dalam Yen).

Strategi selanjutnya, yakni pemenuhan pembiayaan bersifat opotunistik. Artinya penambahan dilakukan sesuai kondisi pasar keuangan. “Oportunistik itu waktu penerbitannya, yang ada kita menggunakan kesempatan, oleh karena itu kita akan terus melakukan pengamatan mengenai market ini,” ujarnya.

 

**Ayo berdonasi untuk perlengkapan medis tenaga kesehatan melawan Virus Corona COVID-19 dengan klik tautan ini.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Penambahan SBN

Kemudian, pemerintah dapat pula melakukan penambahan SBN dengan membuka kesempatan penerbitan terhadap beberapa permintaan Private Placement dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Lembaga, seperti Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dan lainnya.

Di samping itu, pemerintah juga memiliki fleksibelitas untuk pembiayaan yang bersumber dari development partners berupa pinjaman program, baik bilateral maupun multilateral.

“Tersedia opsi bagi pemerintah untuk meningkatkan pembiayaan yang bersumber dari Bank Dunia, ADB, AFD, KfW, JICA, EDCF, dan AIIB, serta lembaga donor lain," kata dia.

Selain itu, pembiayaan APBN melalui penerbitan SBN juga akan didukung oleh Bank Indonesia atau BUMN sebagai seumber pembiayaan, yang bersifat last resort atau back stop.

“Saat ini sedang dilakukan pembahasan dengan Bank Indonesia mengenai strategi dan  mekanisme pembiayaan tersebut,” pungkasnya.   

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.