Pengusaha: Sebelum Ada Corona, Pembayaran THR Tak Jadi Masalah

Direktur Peneliti Center Of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Pieter Abdullah mengkritik keras para pengusaha yang merasa keberatan adanya pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) bagi karyawan, saat kelangsungan bisinisnya dinilai lesuh akibat pandemi virus Corona (Covid-19.

"THR itu kewajiban. Walaupun perusahaan mengalami kerugian tetap harus dibayarkan," tegas Pieter saat dikonfirmasi Merdeka.com pada Kamis (26/3).

Pasalnya pemberian THR merupakan suatu ketentuan yang harus dipatuhi oleh seluruh perusahaan, selama karyawan tersebut masih terikat dalam kontrak kerja yang sah.

Pieter juga menyebut bahwa perusahaan yang memberikan THR terhadap karyawannya, sejatinya ikut membantu pemerintah Indonesia untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Dalam menggairahkan ekonomi nasional yang tengah lesuh akibat pandemi global virus Covid-19.

"Tidak boleh ada potongan (THR), jangan memikirkan diri sendiri," pungkas dia.

Sebelumnya telah diberitakan bahwa para pengusaha di Tanah Air saat ini dihadapkan dalam situasi yang cukup sulit. Di saat bisnis mereka dihantam pandemi virus corona, para pengusaha juga harus mulai memikirkan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk karyawan.

Padahal, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengeluarkan Seruan agar tidak ada kegiatan perkantoran di Ibu Kota selama 14 hari ke depan guna mencegah penyebaran virus corona. Imbauan ini juga berlaku juga untuk tempat hiburan.

"Tutup selama 2 minggu sangat mempengaruhi omzet dan pemasukan mereka. Apalagi dalam kurun waktu 1,5 bulan ke depan kita memasuki bulan Ramadan, sebagian pusat hiburan wajib tutup dan jam operasionalnya dibatasi tentu omzet mereka juga menurun," ujar Ketua DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Provinsi DKI Jakarta, Sarman Simanjorang pada reporter Liputan6, Senin (23/3).