Ekonomi Melemah Pemerintah Harus Hati-Hati Turunkan Harga Gas

Liputan6.com, Jakarta - DPR mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati dalam menerapkan penurunan harga gas menjadi USD 6 per MMBTu. Hal ini dikarenakan kondisi perekonomian sedang mengalami perlambatan.

Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto mengatakan, pelaksanaan kebijakan penurunan harga gas harus mempertimbangkan beberapa aspek, seperti pendapatan produsen minyak dan gas bumi (migas) untuk mendukung investasi kegiatan pencarian migas. Pasalnya, saat ini harga minyak sedang mengalami penurunan.

Untuk diketahui, sebelumnya untuk menurunkan harga gas menjadi US$ 6 per MMBTU pemerintah akan menurunkan harga gas di hulu berkisar USD 4-4,5 per MMBTU. Selain itu, biaya transportasi dan distribusi diturunkan antara USD 1-1,5 per MMBTU.

"Saat ini harga minyak dunia rendah. Jangan sampai kebijakan ini membuat investor hulu migas tidak berniat unt mengembangkan lapangannya. Ke depan kita akan rugi banyak," kata Sugeng, di Jakarta, Jumat (3/4/2020).

Sugeng melanjutkan, pemerintah perlu mengvaluasi kebijakan negara secara menyeluruh. Biaya-biaya yang harus ditanggung pelaku usaha migas masuk sebagai pendapatan negara harus dievaluasi lagi, misalnya sewa barang milik negata, pajak dan lain-lain.

Selain itu harus ada evaluasi pemberian subsidi ke hilir. Evakuasi dilakukan agar industri berkembang dan pada akhirnya memberikan efek pada perkembangan ekonomi dalam negeri.

"Jangan ambil kebijakan sepihak dan terkesan memudahkan masalah," tuturnya.