Kucurkan Stimulus Jor-joran, Pemerintah Diminta Perjelas Skema Defisit APBN yang Melebar

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja mengumumkan penambahan alokasi belanja dan pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 sebesar Rp 405,1 triliun untuk menangani wabah virus corona (covid-19). Alokasi dana tersebut diterbitkan dalam Perppu Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan.

Pemerintah juga menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) sebagai payung hukum relaksasi defisit tersebut. Namun, relaksasi defisit hanya untuk tiga tahun, yaitu 2020, 2021, dan 2022. Pada 2023, pemerintah akan kembali pada disiplin fiskal batas maksimal defisit 3 persen dari PDB.

Direktur Riset CORE Indonesia, Piter Abdullah mengapresiasi keputusan tersebut sebagai langkah yang berani di tengah berbagai desakan akibat merebaknya covid-19

“Saya kira kita harus mengapresiasi langkah berani yang diambil pemerintah untuk merelaksasi defisit di atas 3 persen selama 3 tahun berturut-turut. Sebab, pelebaran defisit ini memang kita butuhkan untuk memberikan stimulus mulai dari untuk peningkatan pelayanan kesehatan guna mengatasi wabah corona, memberikan bantuan safety net kepada masyarakat terdampak, hingga stimulus untuk dunia usaha dalam rangka percepatan recovery economy,” ujarnya kepada Liputan6.com, Rabu (1/4/2020).

Kemudian, lanjut Piter, nominalnya sudah cukup memadai walaupun masih kecil bila dibandingkan dengan stimulus dan safety net yang dilakukan negara lain.

“Tapi ini sudah merupakan breakthrough yang berani, dan memang dibutuhkan di tengah merebaknya wabah virus corona,” tandasnya.