Jiwasraya Mulai Bayar Klaim Nasabah, Tahap Pertama Rp 470 Miliar

Sebelumnya, Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) mengadakan kegiatan Forum Group Discussion (FGD). Diskusi itu membahas terkait "Penyelesaian Kasus Jiwasraya Terhadap Kinerja Sektor Keuangan dan Kepercayaan Investor.

Dalam kegiatan itu ISEI mengundang Pengamat Asuransi Hotbonar Sinaga, Ekonom Senior INDEF Faisla Basri, dan Sekretaris Jenderal Asosiasi Manajer Investasi Indonesia (AMII) Afifa.

Pengamat Asuransi Hotbonar Sinaga, yang membahas penyebab gagal bayar polis asuransi jiwa, yakni menyangkut kesalahan desain produk; mis investasi yang membedakan antara kewajiban atau investasi, kecurangan atau agency problem; kewajiban klaim (penghasilan premi).

Kemudian, Bad governance yaitu yang tidak menerapkan Governance, Risk Management, and Compliance yakni suatu istilah yang berisi tentang tiga bidang, yaitu tata kelola perusahaan, manajemen risiko korporasi, dan kepatuhan terhadap peraturan; pengawasan internal dan eksternal serta pembiaran.

"Penyebab gagal bayar itu (Jiwasraya) karena kesalahan desain produk. surat ke Bapepam, di approve, dan menarik perhatian nasabah, sehingga terjadi mis investasi. Kewajiban klaim itu lebih besar daripada kewajiban premi. Penghasilan premi lebih kecil dibanding kewajiban klaim," kata Hotbonar di Gedung pusat ISEI, Jakarta, Kamis (12/3/2020).

Menurutnya sehingga dalam manejemen risiko itu terjadi pelanggaran, dan mengakibatkan gagal bayar, selanjutnya terjadi distrust ke asuransi, khususnya asuransi jiwa. Memang kalau bicara aspek keuangannya hanya 1 persen, tapi yang harus diperhatikan dampak lanjutannya atau efek domino.

"Ini dampaknya di luar dugaan, karena pihak yang berwenang Kejagung (kejaksaan Agung), yang punya kewenangan khusus. Kemudian ada penurunan pendapatan premi Jiwasraya, seolah terjadi skema ponzi (modus investasi palsu)," jelasnya.