Ada Corona, Faisal Basri Minta Pemerintah Setop Sementara Proyek Ibu Kota Baru

Faisal Basri Sebut Indonesia Defisit Perdagangan di Tiga Sektor — Pengamat ekonomi Faisal Basri saat memaparkan tentang Holding BUMN Migas di Jakarta Selatan, Jumat (16/3). Menurutnya, saat ini Indonesia menghadapi defisit perdagangan di tiga sektor (tripple deficit). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Faisal Basri mememinta pemerintah untuk sementara waktu menunda segala proyek pembangunan Ibu Kota baru di Kalimantan Timur. Saat pandemi virus corona berlangsung di berbagai wilayah Indonesia.

"Proyek ibu kota dihentikan dululah. Next atau jedah 5 years (tahun) lah," kata Faisal melalui Instagram INDEF pada Jumat (27/3).

Pasalnya ia menaruh kekhawatiran akibat penurunan penerimaan pajak negara sepanjang 2019, yang telah diketahui bersama hanya mencapai Rp 1.332,1 triliun. Atau baru sekitar 84,4 persen dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 sebesar Rp 1.577,6 triliun.

Sedangkan ia berujar bahwa Indonesia masih memerlukan banyak dana darurat bagi penanganan pandemi Virus Corona (Covid-19) di berbagai wilayah Indonesia.

Oleh karena itu, pemerintah diminta tidak hanya memangkas dana perjalanan dinas presiden Joko Widodo atau Jokowi, hingga mencapai 50 persen dari total keseluruhan anggaran perjalanan dinas Jokowi yang mencapai Rp 43 triliun.

"Karena bukan uang saja tapi perhatian pemerintah," pungkas dia.

2 dari 2 halaman

Proses Persiapan

Sebelumnya, Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi, memastikan proses persiapan pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur masih terus berjalan. Meskipun di tengah pandemi virus corona.

Saat ini, pemerintah tengah melakukan komunikasi intens dengan berbagai calon investor. "Saat ini persiapan (pemindahan ibu kota) masih on track," kata dia dalam video offline yang dibagikan kepada wartawan, Rabu (25/3).

Meski begitu, berbagai opsi pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) masih terus dipertimbangkan oleh pemerintah. Sehingga pada saatnya nanti akan diputuskan secara bersama-sama antara pemerintah dengan DPR RI.

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com