Sukses

Jaga Daya Beli, Masyarakat Miskin Dapat Bantuan Langsung Tunai

Pemerintah menjamin kelompok masyarakat menengah ke bawah atau tergolong miskin mendapatkan stimulus dari pemerintah berupa bantuan langsung tunai (BLT)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah menjamin kelompok masyarakat menengah ke bawah atau tergolong miskin mendapatkan stimulus dari pemerintah berupa bantuan langsung tunai (BLT). Hal itu dilakukan demi menjaga daya beli masyarakat di tengah wabah virus corona atau covid-19.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono mengatakan, masyarakat rumah tangga termiskin menjadi salah satu kelompok yang bakal dapat stimulus dari pemerintah.

"Masyarakat rumah tangga termiskin, 40 persen rumah tangga termiskin atau sekitar 29,3 juta dialokasikan dalam bentuk bantuan langsung tunai," kata dia Jakarta, Kamis, (26/3/2020).

Meski begitu, rencana penyaluran BLT ini masih dibahas bersama Wakil Presiden dengan Kemenko Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Kementerian Keuangan, juga Kementerian Sosial

Mengingat saat ini dari 29,3 juta keluarga tersebut, setengahnya sudah mendapatkan bantuan pemerintah melalui Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Sedangkan sisanya, pemerintah masih harus mengkaji skema tepat agar bantuan yang diberikan bisa benar-benar menjangkau masyarakat.

"Data valid di Kemensos adalah terkait penerima BPNT atau sering dikenal program kartu sembako, itu 15,2 juta. Sisanya 14,1 juta kita hitung lagi, sambil digulirkan (untuk yang) 15,2 juta kita kompilasi terus," jelas dia.

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Terdampak Covid-19

Tak hanya itu, pemeritah juga berencana memberikan bantuan bagi kelompok terdampak Covid-19. Adapun kelompok yang dimaksudkan adalah yang mayoritas berada di perkotaan seperti pedagang, pengemudi ojek online, hingga pekerja harian di pusat perbelanjaan.

"Datanya dari mana? Kami mencoba koordinasi dengan pemda, terutama DKI asosiasi pasar dan lain-lain. Kedua, yang paling terdampak adalah pelaku usaha transportasi online. Gojek dan Grab. Kami minta data dari gojek grab dan juga sebenarnya beberapa terkait dengan transportasi online lain dan pekerja informal harian lain," tandas dia.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.