Sukses

YLKI Minta Pemerintah Gelar Tes Virus Corona Massal

Kapasitas rumah sakit milik pemerintah sudah tidak mampu lagi menampung luapan jumlah pasien Virus Corona atau Covid-19.

Liputan6.com, Jakarta Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi, meminta pemerintah segera melakukan tes Covid-19 secara masal, guna mengetahui keterpaparan sesungguhnya yang ada di masyarakat.

“Sebab data resmi yang disampaikan pemerintah patut diduga tidak mencerminkan data lapangan yang sesungguhnya. Diperlukan transparansi data terkait hal ini,” kata Tulus kepada Liputan6.com, Kamis (19/3/2020).

Ironisnya masyarakat yang berinisiatif melakukan tes mandiri di rumah sakit juga mengalami kesulitan, karena antrian yang sangat panjang. Dalam suasana tanggap darurat ini, managemen rumah sakit swasta harus dibawah kendali pemerintah.

Menurutnya, hal ini juga dilakukan di negara lain, khususnya di Itali. Dikarenakan kapasitas rumah sakit milik pemerintah sudah tidak mampu lagi menampung luapan jumlah pasien Covid-19, dan lonjakan masyarakat yang ingin tes mandiri.

“Pihak rumah sakit tidak boleh menolak pasien Covid-19, hanya karena pertimbangan bisnis semata. Ini tindakan yang tidak manusiawi,” ujarnya.

 

Saksikan video di bawah ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Kolaborasi

Dia meminta agar pemerintah melakukan kolaborasi dan sinergisitas dengan perguruan tinggi, sektor swasta dan elemen masyarakat sipil, untuk bekerjasama menghadapi wabah Covid-19 ini.

“Sangat mendesak menjadikan kalangan mahasiswa dari rumpun ilmu kesehatan di seluruh Indonesia, untuk menjadi relawan dan membackup tenaga kesehatan di pelayanan kesehatan,” jelas dia.

Dia menilai hal ini sangat penting bahkan mendesak, mengingat tenaga kesehatan di rumah sakit, termasuk dokter, semakin kewalahan dalam menangani lonjakan pasien Covid-19.

Bahkan, sudah banyak tenaga kesehatan dan dokter yang bertumbangan, akibat ikut terinfeksi Covid-19. Karena tenaganya dieskploitasi dan makin minimnya tenaga kesehatan yang berkualitas dan punya kualifikasi terstandar dalam menangani pekerjaannya, termasuk menggunakan Alat Pelindung Diri (APD).

“Pemerintah harus menjamin kecukupan stok APD di rumah sakit, demi perlindungan pada tenaga kesehatan dan dokter,” pungkasnya.

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.