Ekonom: Pemerintah Jangan Buru-Buru Lakukan Lockdown

Oleh Tira Santia pada 16 Mar 2020, 13:15 WIB
Diperbarui 16 Mar 2020, 13:15 WIB
20150902-Zulkifli-Hasan-Jokowi
Perbesar
Presiden Joko Widodo menyampaikan keterangan pers terkait bergabungnya Partai Amanat Nasional dengan pemerintah di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (1/9/2015).(Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara, menilai paket stimulus II yang baru dikeluarkan pemerintah tidak efektif, ia juga mengusulkan agar pemerintah tidak buru-buru melakukan lockdown.

“Tidak efektif, ada beberapa catatan soal itu, yakni terkait dengan PPh 21 yang hanya diberikan ke sektor industri manufaktur selama 6 bulan. Padahal tidak hanya industri yang terkena dampak corona tapi juga sektor lain seperti pariwisata, perdagangan, logistik, hingga pertanian,” kata Bhima dalam jawaban tertulisnya kepada Liputan6.com, Senin (16/3/2020).

Ia pun mempertanyakan, kenapa yang diberikan stimulis hanya untuk pekerja industry saja. Menurut Bhima, sebaiknya pemerintah merevisi lagi bonus PPh 21 itu, dan diberikan ke semua sektor terdampak, meskipun hanya berlaku 3 bulan. “Itu jauh lebih efektif,” ujarnya.

Kemudahan, insentif pajak-bea masuk impor, ia menilai hal ini cukup menimbulkan masalah, ketika pasokan bahan baku impornya terganggu corona, seharusnya pemerintah mendorong substitusi bahan baku domestik, yang didorong itu produsen domestiknya bukan bahan baku impor dipermudah.

Jangan terburu buru lockdown apalagi DKI Jakarta. Dampak ke ekonomi bisa berbahaya, karena arus barang yang masuk terganggu. Jakarta mengandalkan sebagian besar bahan pangan dari luar daerah.

Sementara Jakarta menyumbang 20 persen total inflasi nasional, kalau barang susah masuk, terjadi kelangkaan pastinya inflasi nasional akan tembus diatas 4 persen-6 persen. Yang rugi adalah masyarakat sendiri.

2 dari 3 halaman

Terlalu Berisiko

Petugas Medis Tangani Pasien Virus Corona di Ruang ICU RS Wuhan
Perbesar
Liu Huan (kanan), petugas medis dari Provinsi Jiangsu, memasuki sebuah bangsal ICU Rumah Sakit Pertama Kota Wuhan di Wuhan, Provinsi Hubei, 22 Februari 2020. Tenaga medis dari seluruh China mengerahkan upaya terbaik mereka untuk mengobati para pasien COVID-19 di rumah sakit itu. (Xinhua/Xiao Yijiu)

Sementara itu, terkait lockdown, Bhima menyarankan agar pemerintah tidak terburu-buru dalam mengambil tindakan untuk melakukan lockdown, karena 70 persen uang juga berputar di Jakarta, seperti ada bursa efek, ada bank sentral.

“Terlalu beresiko kalau kita mengambil langkah lockdown. Ini akan memicu kepanikan di pasar keuangan. Maklum 38 persen surat utang dipegang oleh asing. Kalau serempak keluar karena panik tentunya. Indonesia bisa krisis karena lockdown di Jakarta,” ungkapnya.

Bahkan, negara China tidak melakukan lockdown keseluruhan, hanya di episentrum wabah corona yakni di provinsi Hubei. Apakah Shanghai dan Beijing di lockdown juga?

“Setau saya tidak. Apalagi ekonomi Indonesia secara struktur tidak sekuat China, tentu cukup berbahaya kalau sekedar ikut ikutan China,” ujarnya.

Menurutnya, langkah yang lebih bijak adalah Singapura, bukan dengan lockdown tapi membatasi aktivitas warga lansia, karena ini yang paling rentan terinfeksi virus corona. 

“Acara yang melibatkan orang banyak ditunda dulu meskipun acara keagamaan. Jadi clear tidak perlu lockdown, dan penyebaran corona bisa dicegah dengan strategi yang tepat sasaran,” pungkasnya.   

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lanjutkan Membaca ↓