Kementerian PUPR Tawarkan Investasi 5 Proyek Senilai Rp 57 Triliun

Menurut dia, pembangunan tol dan peningkatan kualitas jalan nasional memiliki peran penting sebagai tulang punggung dalam konektivitas antar wilayah dan efisiensi biaya logistik di Indonesia.

Untuk itu, penyelenggaraan market sounding dianggapnya sangat penting dalam pengembangan konektivitas di Indonesia dan menjawab tantangan kebutuhan pembiayaan infrastruktur.

"Melalui skema KPBU, diharapkan muncul daya ungkit dari hasil investasinya, sehingga keuntungan dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur lainnya," tutur Anita.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia turut mengapresiasi berbagai terobosan pendanaan pada proyek-proyek infrastruktur yang dilakukan Kementerian PUPR, salah satunya melalui skema KPBU.

Bahlil menyatakan, di tengah ketidakpastian ekonomi nasional maupun global, utamanya atas dampak penyebaran virus corona terhadap stabilitas ekonomi, bidang infrastruktur menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam memobilisasi pendapatan negara untuk menarik investasi dan mendorong daya saing.

"Pesan saya, siapapun pemenangnya harus dapat merangkul pengusaha-pengusaha di daerah agar mereka dapat bersinergi, termasuk UMKM-nya. Menurut saya pemerataan pertumbuhan itu jauh lebih penting, sehingga dapat meningkatkan daya beli. Jadi saya kira investasi pemerintah juga harus menjadi instrumen pemerataan tersebut," imbuhnya.

Sementara Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Eko Djoeli Heriepoerwanto menambahkan, skema KPBU untuk proyek-proyek yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Skema ini umumnya mendapatkan jaminan dari PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), serta mengandung dukungan pendanaan dari Pemerintah atau yang disebut viability gap fund (VGF).

"Selama ini untuk tender-tender proyek KPBU Kementerian PUPR tidak pernah gagal. ini tren yang bagus, artinya ada market confident," ujar Eko Djoeli.