Virus Corona Jadi Celah Genjot Industri Manufaktur

Oleh Liputan6.com pada 04 Mar 2020, 17:20 WIB
Diperbarui 04 Mar 2020, 17:20 WIB
Refleksi Akhir Masa Jabatan Anggota MPR, DPR, dan DPD
Perbesar
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memberikan paparan dalam acara Dialog Refleksi Akhir Masa Jabatan Anggota MPR, DPR, dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/9/2019). Dialog membahas capaian kinerja DPR, MPR, dan DPD periode 2014-2019. (Liputan6.com/JohanTallo)

Liputan6.com, Jakarta - Aktivitas manufaktur di bulan Februari tertinggi selama 6 sampai 7 bulan terakhir mengalami peningkatan di angka 51,9 P. Kondisi ini jauh lebih baik dibandingkan dengan beberapa negara tetangga seperti Vietnam, Jepang Korea Selatan, Taiwan.

Bahkan China berada diangka 35,5. Padahal di waktu bersamaan situasi ekonomi tengah terguncang akibat penyebaran virus corona.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Presiden Joko Widodo meminta kondisi dipandang sebagai peluang bagi Indonesia untuk menggantikan ekspor China. Sehingga ini momen yang tepat untuk mendorong utilitas pabrik dan kesempatan menarik investasi.

"Jika risk management dan south bond dari Taiwan dan Korea, dan Jepang mitra dagang, (ini) semakin memperkuat bahwa Indonesia negara terbesar di Asia Tenggara, Indonesia bisa dianistipasi risiko global," kata Airlangga di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (4/3).

Untuk itu, Presiden Joko Widodo meminta keran ekspor dan impor dipermudah. Hal-hal yang bersifat administratif harus dipermudah.

Impor dan bahan baku harus diberikan kemudahan. Kemduahan ekpsor dilperluas artinya menjaga momentum peningkatan ekspor. Saat ini memang masih dalam kajian. Kemungkinan bakal terjadi relaksasi perpajakan PPh atau bea masuk.

"Jadi barang masuk bsia dimanfatakan produksi. Ini paket sedang dipersiapkan stimulus kedua," kata dia.

2 dari 3 halaman

Paket Kebijakan

Pemerintah Serahkan Draft RUU Omnibus Law
Perbesar
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkeu Sri Mulyani, Menkumham Yasonna Laoly, Menteri KLHK Siti Nurbaya, Menaker Ida Fauziyah dan Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil menyerahkan draft RUU Omnibus Law kepada Ketua DPR Puan Maharani, Jakarta, Rabu (12/2/2020). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Ketua Umum Partai Golkar ini mengaku paket kebijakan ini sudah dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo. Ada 8 paket kebijakan yang terbagi menjadi dua. Empat paket kebijakan pertama terkait prosedural dan empat paket fiskal.

"Empat terkait fiskal kami komunikasikan dengan Menteri Keuangan," ujar Airlangga.

Tidak hanya itu perlu juga adanya antisipasi penurunan risiko terhadap pelemahan perekonomian yang terjadi di China. Sebab, jika perekenomian di negara tirai bambu merosot 1 persen, dampaknya akan menurunkan perekonomian nasional hingga 0,3 persen .

Maka, kondisi normal baru ini, harus bisa menyelesaikan ketidakpastian. Agar pasar juga mengantisipasi positif atau negatif .

Presiden Jokowi telah menginstruksikan semua pihak agar menenangkan pasar. Anjloknya pasar saham kemarin pun sudah mulai membaik pasca koordinasi antara pemerintah dengan OJK yang melakukan relaksasi NPL.

Bank Indonesia juga telah menurunkan suku bunga hingga lima kali. Tindak lanjut dari kebijakan BI yang dilakukan pemerintah dengan mendorong transmisi penurunan bunga yang bisa disalurkan ke perbankan nasional.

Pemerintah juga melihat dalam situasi saat ini UMKM bisa menopang pertumbuhan ekonomi dan mendorong domestik demand.

"Yang kena saat ini suplai-demand dan produski coba diganjel dengan stimulus," kata dia.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lanjutkan Membaca ↓