Tebar Insentif, Defisit APBN 2020 Bakal Melebar

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memprediksi defisit anggaran 2020 akan melebar dari yang ditetapkan dalam APBN yaitu sebesar 1,76 persen. Pelebaran defisit tersebut disebabkan pemberian sejumlah insentif akibat menurunnya kondisi ekonomi global.

"Di dalam mengelola kebijakan fiskal, tentu kita ketahui bahwa ada pemasukan dan pengeluaran. Tapi tujuannya untuk kelola ekonomi. Jadi kalau ekonomi turun, penerimaan pajak lemah, kita memang harus siapkan diri untuk tingkatkan defisit," ujarnya di Pacific Place, Jakarta, Rabu (26/2/2020).

Pemerintah menurutnya, sudah menggelontorkan anggaran Rp 10,3 triliun untuk sederet insentif. Selain itu, lewat RUU omnibus law perpajakan terdapat juga berbagai pemotongan tarif pajak yang akan berdampak pada penerimaan.

"Kalau pemerintah ikut mengencangkan ikat pinggang, yang terjadi procyclical. Ekonomi lemah, pemerintah tetap mau karena penerimaan turut, kita potong semua belanja, maka ekonomi nyungsep," jelas Sri Mulyani.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut belum menghitung secara pasti seberapa besar pelebaran defisit. Namun, pelebaran defisit akan ditambal melalui penerbitan utang baru seperti yang dilakukan selama ini.

"Nanti dilihat, hitungannya kombinasi berbagai hal, tapi kita sudah antisipasi karena UU APBN 2020 defisit desain 1,76 persen cukup konservatif, tapi nanti kita akan liat roomnya masih sangat ada," tandasnya.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com

2 dari 2 halaman

Defisit APBN Januari 2020 Capai Rp 36,1 Triliun

Ilustrasi Anggaran Belanja Negara (APBN)

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Januari 2020 sebesar Rp 36,1 triliun. Angka ini setara 0,21 persen dari Product Domestic Bruto (PDB).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, defisit ini lebih rendah apabila dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yakni Rp 45,8 triliun atau 0,28 persen dari PDB.

"Defisit APBN kita Rp 36,1 triliun lebih kecil dibandingkan tahun lalu," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kantornya, Jakarta, Rabu (20/2/2020).

Defisit ini berasal dari pendapatan tidak sebanding dengan belanja negara yang direalisasikan sampai per 31 Januari 2020. Di mana pendapatan negara sendiri, mencatatkan pencapaian sebesar Rp 103,7 triliun.

Jumlah itu terdiri dari penerimaan pendapatan negara melalui perpajakan mencapai Rp 84,7 triliun dan penerimaan bukan pajak tercatat sebesar Rp 19,0 triliun.

Sementara itu belanja negara tercatat mencapai sebesar Rp 139,8 triliun. Di mana, realisasi belanja negara melalui pemerintah pusat sampai akhir Januari 2020 sebesar Rp 71,4 triliun.

Angka tersebut terdiri dari belanja kementerian lembaga sebesar Rp 30,9 triliun dan belanja non kementerian lembaga sebesar Rp 40,6 triliun.

"Kemudian transfer ke daerah dan dana desa mencapai Rp 68,4 triliun terdiri dari transfer daerah Rp 68,1 triliun dan dana desa Rp 3 miliar," katanya.