Lewat Omnibus Law, Izin Pendirian Koperasi Diperlonggar

Sementara itu dari catatan studi penelitian Teten, selama ini Koperasi UMKM cenderung tak berkembang karena menghindari menjadi usaha formal, dengan alasan kerumitan administrasi serta perpajakan. Hal itu dijanjikan ke depannya tidak akan terjadi lagi.

Tak cuma itu, dari sektor pembiayaan yang disediakan pemerintah juga harus yang ramah, tak cuma murah tapi mudah. "Dan perlu pendampingan. Yang besar bermitra dengan usaha yang kecil," ungkapnya.

Teten juga meminta untuk usaha koperasi sudah mulai masuk ke sektor riil produksi dan komiditi. Harapannya, supaya Koperasi dan UMKM turut berkontribusi pada proyek pemerintah.

"Koperasi bisa bangun jalan, suplai belanja pemerintah. Karena Presiden sudah menginstruksikan belanja BUMN dan daerah prioritaskan produk dari KUMKM," ujarnya.

Dengan begitu, pihaknya segera mendorong Koperasi dan UMKM naik kelas. Kini memang pihaknya tengah menyiapkan bagaimana ekosistem, dari pengalaman Kopontren dalam mengembangkan koperasi secara profesional, termasuk dari sisi teknologinya.

"Koperasi tak mungkin besar kalau rapat hanya zaman jadul, nanti dimungkinkan rapat, tanda tangan lewat aplikasi. Memungkinkan koperasi usaha yang sifatnya lokal tumbuh besar dengan teknologi," ujarnya.

Selain itu dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Kopontren Sidogiri Baihaqi Juli mengatakan, Kopontren Sidogiri tumbuh menjadi badan usaha di bawah binaan Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Ia mengklaim, saat ini Kopontren Sidogiri menjadi satu-satunya koperasi yang bergerak di sektor riil.

"Kami paling banyak bergerak di bidang pertokoan. Sampai saat ini ada sekitar 100 ribu toko ritel kami tersebar di seluruh Indonesia, dengan aset mencapai miliaran rupiah per tahun," ujarnya.

Meski begitu, di hadapan Menteri Teten, ia mengeluhkan beberapa hal yang menghambat pertumbuhan bisnis Kopontren dalam mendirikan toko di beberapa daerah. Terkait perizinan, ia bilang masih ada Perda yang menyulitkan.

"Hampir di seluruh Jatim, menghambat lajunya. Di antaranya mengatur jarak berdirinya toko. Tidak boleh mendirikan toko sekitar 1.000 meter dari pasar dan toko tradisional. Saya setuju pembatasan bagi asing tapi harusya jangan juga bagi usaha lokal seperti koperasi. Kami harus punya izin sendiri-sendiri sehingga menyebabkan waktu yang lama untuk mendirikan toko, tak cukup waktu 2-3 bulan," ungkap Baihaqi.

Saat ini Kopontren Sidogiri juga membina ponpes lain dalam mendirikan pertokoan. Mereka pun memiliki toko dengan merek Basmalah. Sementara untuk toko binaannya dengan merek Hamdalah. Kopontren memiliki 9.400 produk UMKM di tokonya.

"Kami ada usaha percetakan dan printing, pabrik air minum dengan merek Santri. Dua tahun bangun pabrik sampai selesai mendapatkan International Organization Standardization (ISO) lengkap. Alhamdulillah tinggal menikmati hasilnya," ujarnya.

Kopontren memiliki 3.187 anggota di Pasuruan sebagai anggota biasa, sementara anggota luar biasa tersebar di Kalimantan dan Nusa Tenggara Barat (NTB).