Menkeu Diminta Lebih Kreatif Garap Potensi Penerimaan dari Cukai

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Menguat — Ilustrasi penerimaan cukai. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati diminta lebih kreatif dalam menggenjot potensi penerimaan negara. Salah satu potensi yang bisa untuk menarik penerimaan negara adalah dari melalui cukai.

Ini disampaikan Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun. Dia menyatakan dukungan pada upaya pemerintah mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan negara.

“Menurut saya (upaya pemerintah) harus terus didukung karena kita menghadapi situasi-situasi yang mau tidak mau harus dikuatkan kreativitasnya,” jelas dia.

Namun, kata legislator Partai Golkar itu, setiap kebijakan tentu memiliki risiko. Untuk itu, pemerintah harus mengantisipasi dan meminimalkan risiko yang berpotensi menimbulkan ekses negatif.

Namun Misbakhun juga mengkritik usul pemerintah tentang penerapan cukai untuk kantong plastik atau tas keresek. Seharusnya pemerintah dengan alasan keadilan dan keberlanjutan lingkungan berani memberlakukan cukai pada barang-barang plastik selain kantong keresek.

“Berapa miliar yang kita dapat dari cukai kantong plastik?. Cuma Rp 900 miliar sampai Rp 1,5 triliun dengan risiko (lingkungan) yang sama. Makanya karena risikonya sama usulkan saja memasukkan sepuluh objek sama saja,” tutur dia.

2 dari 2 halaman

Cukai Emisi Karbon

Ilustrasi kemacetan — Kemacetan Ibukota sudah tak bisa lagi dihindari. Apalagi pada pagi dan sore hari menjelang jam pulang kantor. Kondisi jalanan yang semakin ramai, membuat banyak masyarakat memilih kendaraan roda dua atau sepeda motor.

Misbakhun juga menyoroti usul pemerintah tentang pemberlakuan cukai emisi karbon pada kendaraan bermotor. Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu itu menegaskan, kendaraan bermotor bukanlah satu-satunya sumber emisi karbon.

Menurut Misbakhun, ada sektor industri ataupun manufaktur yang juga menghasilkan emisi. Sebab, sumber utama emisi karbon adalah bahan bakar.

Oleh karena itu seharusnya bahan bakar juga dikenai cukai. “Kenapa kemudian tidak sumber emisinya yang dikenakan fuel surcharge? Hampir di seluruh dunia fuel surcharge itu bagus,” tanya dia.

Dia meyakini fuel surcharge untuk emisi karbon bisa mengalahkan penerimaan dari cukai etilalkohol ataupun minuman keras. “Negara kan perlu melakukan upaya lebih kreatif,” tegasnya.

Yang penting, kata Misbakhun, pemerintah bisa memberikan penjelasan dan alasan rasional yang mendasari penerapan kebijakan itu.

“Keputusan politik itu sering tidak logis, tetapi harus rasional. Dengan rasionalisasi itu kita bisa menjelaskan kepada publik yang tidak logis bisa masuk akal,” dia menandaskan.

Empat Menteri Jokowi Bersaksi di Sidang Lanjutan Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 2024