Kepala BKPM Ngadu ke Jokowi: Ada Bupati yang Merasa Seperti Presiden

Panel V Rakornas Indonesia Maju — Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyampaikan paparan saat diskusi panel V Rakornas Indonesia Maju antara Pemerintah Pusat dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Bogor, Rabu (13/11/2019). Panel V itu membahas penyederhanaan regulasi dan reformasi birokrasi. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, melaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih adanya pejabat daerah yang belum melakukan instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha. Hal itu disampaikan langsung dalam acara Rakoornas Investasi 2020 di Jakarta.

Seperti diketahui, dalam inpres tersebut Presiden Jokowi mendelegasikan kewenangan perizinan berusaha dan pemberian fasilitas investasi kepada Kepala BKPM. Sementara untuk daerah, dilimpahkan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

"Perlu kami sampaikan secara terhormat mohon maaf Presiden, belum semua bupati melakukan ini. Jadi masih ada satu gubernur juga yang belum. Kemarin saya sengaja bilang bahwa mohon maaf, jangan sampai ada bupati yang merasa seperti presiden," kata dia di Jakarta, Kamis (20/2/2020).

Kendati begitu, Kepala BKPM Bahlil tak mau menyebutkan siapa pejabat daerah yang dimaksudkan tersebut. Dirinya hanya ingin persoalan izin ini segera bisa dilimpahkan kepada teman-teman DPMPTSP agar lebih efisiensi.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Presiden Jokowi mengaku tak masalah namanya dicatut oleh Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia untuk urusan investasi. Bahkan, Jokowi justru meminta agar Bahlil melayani para investor.

2 dari 2 halaman

Tanggapan Mendagri Tito Karnavian

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian pun mengaku baru mengetahui persoalan tersebut. Pihaknya akan melakukan komunikasi lebih lanjut kepada bupati hingga gubernur yang bersangkutan tersebut.

"Saya belum dapat informasi resmi tapi saya hubungan saya cukup baik dengan gubernur yang bersangkutan saya akan bicara secara personal," katanya.

Sementara itu saat disinggung mengenai pengenaan sanksi bagi pejabat daerah yang tidak menjalankan inpres tersebut sangat dimungkinkan. Berkaca pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang peraturan daerah pasal 68-89 disebutkan sanksi-sanksinya.

Namun, pemberian sanksi itu diberikan bagi pejabat daerah yang tidak melaksanakan program strategis nasional. "Tapi kita kan sangsi itu upaya terkahir. Kalau kita bisa melakukan komunikasi kenapa tidak," kata dia.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

bkpm
Organisasi
BKPM merupakan kependekan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal.
Lihat Selengkapnya
bkpm
Bahlil Lahadalia
Tokoh
Bahlil Lahadalia adalah Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Kabinet Indonesia Maju era Joko Widodo Ma'ruf Amin.
Lihat Selengkapnya
Bahlil Lahadalia
Merdeka.com
presiden