Penerimaan Negara Capai Rp 103,7 Triliun pada Januari 2020

Pemerintah dan DPR Bahas Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan — Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) bersama Menko PMK Muhadjir Effendy (kanan) dan Dirut BPJS Kesehatan Fahmi Idris saat rapat kerja gabungan dengan DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/2/2020). Rapat diikuti Komisi II, Komisi VIII, Komisi IX, dan Komisi XI DPR. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan negara hingga akhir Januari 2020 mencapai Rp 103,7 triliun. Realisasi ini setara dengan 4,6 persen dari target penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 yang dipatok sebesar Rp 2.233,2 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, realisasi ini lebih rendah jika dibandingkan dengan penerimaan pada periode yang sama tahun sebelumnya atau Januari 2019 yang sebesar Rp 108,1 triliun.

"Belanja negara terkontraksi di Januari tahun lalu memang terjadi front loading dan tambahan bansos di Januari (tahun lalu). Tahun ini perubahan bansos ini dbelanjakan 12 bulan ini kenapa perbandingannya tidak apple to apple," ujar Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Rabu (20/2/2020).

Sri Mulyani merinci penerimaan negara pada Januari 2020. Di mana penerimaan perpajakan mencapai Rp 84,7 triliun atau 3,5 persen dari target yang sebesar Rp 1.865,7 triliun. Terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp 77,3 triliun dan penerimaan bea cukai sebesar Rp 4,4 triliun.

"Untuk hibah hingga Januari tidak ada penerimaan hibah sehingga masih nol," katanya.

Sedangkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat sebesar Rp 19,0 triliun atau 5,2 persen dari target yang sebesar Rp 367,0 riliun.

"PNBP ini sangat dipengaruhi oleh harga dari migas dan sumber daya alam (secara global yang turun), juga kurs Rupiah yang kini menguat," jelasnya.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menargetkan tingkat kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) pada tahun ini sebesar 85 persen.

2 dari 2 halaman

Penerimaan Pajak 2019 Tak Sesuai Harapan

Jelang Hari Terakhir, Warga Serbu Kantor Pajak Lapor SPT — Wajib pajak dibantu petugas mengisi data di ruang Kelas Pajak EFILING di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta, Kamis (29/3). Lonjakan wajib pajak terjadi jelang batas akhir penyampaian laporan SPT PPh orang pribadi. (Merdeka.com/Iqbal Nugroho)

Sebelumnya, Direktur Penyuluhan dan Pelayanan Ditjen Pajak, Hestu Yoga Saksama menyebut penerimaan pajak 2019 tumbuh tipis.

"Kan kita sudah banyak disampaikan termasuk ibu menteri (Sri Mulyani), penerimaan pajak 2019 tidak turun, tumbuh tetep, tapi tidak sesuai yang diharapkan," tegasnya saat mengegelar diskusi bersama awak media di Gedung Direktorat Pajak, Jakarta, pada Selasa 11 Februari 2020.

Lebih lanjut, Ia merincikan angka perbandingan penerimaan pajak antara tahun 2018 dengan 2019.

"Ada tumbuh 1,4 persen atau senilai Rp. 1.332 triliun di banding 2018 sebesar Rp.1.315 triliun, itu pajak ada pertumbuhan memang kecil banget hanya 84,4 persen, tapi tidak turun," tegasnya.

Hestu pun membeberkan faktor penyebab tidak tercapainya penerimaan pajak pada tahun 2019.

"Banyak faktor ekonomi kurang mendukung mengejar penerimaan pajak, itu perang dagang antara Amerika dan China itu real mempengaruhi ekonomi indonesia, banyak eksportir tertahan," paparnya.

Selain itu, Ia juga menyebut faktor lainnya adalah harga sawit yang tidak menggembirakan sepanjang tahun 2019.

Sebulan Jelang Batas Akhir, Jumlah Pelaporan SPT Alami Peningkatan

Sri Mulyani
Tokoh
Sri Mulyani Indrawati kini menjabat sebagai Menteri Keuangan di Kabinet Kerja.
Lihat Selengkapnya
Sri Mulyani
Pajak
Sistem Operasi
Pajak adalah pungutan yang diwajib dibayarkan oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah.
Lihat Selengkapnya
Pajak
Merdeka.com
penerimaan negara