Top 3: Ancaman Sri Mulyani Tarik Suntikan Dana BPJS Kesehatan

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan akan menarik kembali dana suntikan ke BPJS Kesehatan. Hal ini jika DPR bersikukuh untuk membatalkan kenaikan iuran jaminan sosial tersebut.

Sri Mulyani menambahkan, jika iuran dibatalkan sementara pemerintah tetap memberikan suntikan ke BPJS Kesehatan maka berpotensi menjadi temuan BPK.

"Kalau tidak jadi naik, itu tidak jadi kami bayar karena nanti jadi temuan BPK," kata dia.

Sampai dengan akhir 2019 pemerintah telah menambal defisit BPJS Kesehatan hingga mencapai Rp13 triliun. Sementara defisit BPJS Kesehatan yang diperkirakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyentuh angka Rp 32 triliun.

Artikel mengenai ancaman penarikan dana suntikan BPJS Kesehatan ini menjadi salah satu artikel yang banyak dibaca. Selain itu masih ada beberapa artikel lain yang layak untuk disimak.

Lengkapnya, berikut ini tiga artikel terpopuler di kanal bisnis Liputan6.com pada Rabu 19 Februari 2020:

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

DPR menyoroti besaran insentif direksi BPJS Kesehatan.

2 dari 4 halaman

1. Sri Mulyani Ancam Tarik Suntikan Dana ke BPJS Kesehatan

Pemerintah dan DPR Bahas Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan — Menko PMK Muhadjir Effendy (kanan), Menkeu Sri Mulyani (tengah), dan Dirut BPJS Kesehatan Fahmi Idris saat rapat kerja gabungan bersama DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/2/2020). Rapat di antaranya membahas kenaikan iuran BPJS Kesehatan. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengaku akan mengambil sikap jika anggota DPR bersikukuh ingin membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Bahkan dirinya tak segan menarik seluruh suntikan dana atau subsidi yang diberikan pemerintah ke BPJS Kesehatan.

Sri Mulyani mengatakan, sampai dengan akhir 2019 pemerintah telah menambal defisit BPJS Kesehatan hingga mencapai Rp13 triliun. Adapun defisit BPJS Kesehatan yang diperkirakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyentuh angka Rp 32 triliun.

"Bahkan jika meminta peraturan presiden (nomor 75 tahun 2019) dibatalkan maka Menkeu yang sudah transfer Rp 13,5 triliun 2019 saya tarik kembali," kata dia dalam rapat gabungan, di Ruang Rapat Pansus B, DPR RI, Jakarta, Selasa (18/2).

Baca artikel selengkapnya di sini

3 dari 4 halaman

2. Jika Pensiun, PNS Bisa Kantongi Rp 1 Miliar?

20160711-PNS-DKI-Jakarta-YR — Ilustrasi Foto PNS. (Liputan6.com/Yoppy Renato)

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo memberi keterangan terkait kabar yang beredar bahwa dirinya mengusulkan agar Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat uang pensiun Rp 1 miliar.

Dalam beberapa pemberitaan, disebutkan bahwa Tjahjo telah mengkomunikasikannya dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, dan sudah bertemu dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) atau BTN terkait wacana ini.

Menanggapi hal itu, Tjahjo menyangkal dirinya pernah mengusulkan kepada Sri Mulyani dan BTN agar PNS yang akan pensiun dapat uang pensiun Rp 1 miliar. Menurut klarifikasinya, ia sempat diskusi soal pengelolaan dana tabungan ASN dengan Ketua Umum Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) dan PT Taspen (Persero).

Baca artikel selengkapnya di sini

4 dari 4 halaman

3. Wamen BUMN Bakal Jadi Komisaris Utama BRI?

Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo. Dok Humas Bank Mandiri — Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo. Dok Humas BUMN

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, (BRI), akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) hari ini, Selasa (18/02/2020). Agenda RUPS tersebut salah satunya membahas pergantian pengurus perusahaan.

Menurut sumber yang berkata kepada Liputan6.com, posisi yang mengalami pergantian ialah Komisaris Utama (Komut), meskipun belum jelas siapa yang akan menjadi Komut baru BRI.

"Komut yang diganti," ujar sumber tersebut singkat, Selasa (18/02/2020).

Baca artikel selengkapnya di sini