55 Rumah Khusus Siap Dihuni Petugas Perbatasan Negara di Maluku

Oleh Maulandy Rizki Bayu Kencana pada 19 Feb 2020, 10:30 WIB
Diperbarui 19 Feb 2020, 10:30 WIB
Kementerian PUPR memberikan bantuan bedah rumah kepada 1.000 unit Rumah Tidak Layak Huni di Kota Pariaman, Sumatera Barat. Dok PUPR
Perbesar
Kementerian PUPR memberikan bantuan bedah rumah kepada 1.000 unit Rumah Tidak Layak Huni di Kota Pariaman, Sumatera Barat. Dok PUPR

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan telah menyelesaikan pembangunan sebanyak 55 unit Rumah Khusus (Rusus) bagi Petugas Perbatasan Negara di Maluku dan Maluku Utara.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, program penyediaan rumah khusus tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kerja serta ketersediaan perumahan layak huni di daerah perbatasan.

"Rumah khusus adalah program Kementerian PUPR yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan khusus, seperti nelayan, pemukiman kembali korban bencana/pengungsi, guru, tenaga medis, TNI/Polri dan petugas di daerah perbatasan dan pulau terpencil," kata Menteri Basuki dalam keterangan tertulis, Rabu (19/2/2020).

Penyediaan Rusus pada kawasan perbatasan sendiri merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 56 Tahun 2018. Rumah susun yang diperuntukkan bagi petugas perbatasan negara tersebut kini telah sepenuhnya dihuni.

Sebanyak 55 Unit Rusus yang dibangun ini berada di Kota Tiakur, Kabupaten Maluku Barat Daya, Maluku sebanyak 25 unit. Serta di Kabupaten Morotai, Maluku Utara sebanyak 30 unit dengan anggaran sebesar Rp 9,5 miliar yang merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN).

Rusus yang dibangun Kementerian PUPR pada umumnya merupakan rumah tipe 36 yang telah dilengkapi prasarana sarana dan utilitas (PSU) seperti jalan lingkungan, drainase, listrik, dan air. Kondisi tersebut diharapkan meningkatkan kenyamanan penghuni.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:


Kementerian PUPR Bangun 336 Rumah Terdampak Bencana

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah menjadi salah satu primadona bagi Pemda untuk meningkatkan kualitas RTLH masyarakat di daerah.
Perbesar
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah menjadi salah satu primadona bagi Pemda untuk meningkatkan kualitas RTLH masyarakat di daerah.

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya membantu masyarakat yang terdampak bencana alam melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Salah satu lokasi pembangunan rumah terdampak bencana alam melalui program BSPS atau bedah rumah yang dilaksanakan adalah di Kabupaten Kuningan sebanyak 336 unit.

"Kementerian PUPR tetap berkomitmen untuk memberikan bantuan pembangunan rumah bagi masyarakat terdampak bencana alam seperti yang terjadi di Kabupaten Kuningan. Ini wujud negara hadir untuk menyediakan rumah yang layak huni bagi masyarakat," ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Dadang Rukmana dalam keterangannya, Sabtu (7/12/2019).

Menurut Dadang, penyediaan papan yang layak huni merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi dengan baik. Untuk itu, adanya kerusakan rumah masyarakat akibat terdampak bencana alam seperti tanah longsor dan pergeseran tanah di Kabupaten Kuningan harus segera ditangani dengan baik.

Pogram BSPS, imbuh Dadang, kini merupakan salah satu program yang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Meskipun dana BSPS yang disalurkan tidak terlalu banyak, tapi dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat sangatlah besar.

"Kementerian PUPR memberikan dana BSPS untuk pembangunan rumah baru senilai Rp 35 juta per unit rumah. Bantuan itu untuk stimulan agar masyarakat juga bisa membangun rumahnya dengan keswadayaan yang dimilikinya," katanya.


Rumah Layak Huni

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menuntaskan program bedah rumah untuk 4.411 rumah tidak layak huni (RTLH) di Banten.
Perbesar
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menuntaskan program bedah rumah untuk 4.411 rumah tidak layak huni (RTLH) di Banten.

Di Kabupaten Kuningan, kata Dadang, program BSPS disalurkan untuk pembangunan baru berbasis komunitas yang terdampak bencana alam tanah longsor yang terjadi sekitar bulan April lalu. Jumlah alokasinya sebanyak 336 unit rumah yang tersebar di enam kecamatan.

Lokasi pembangunannya berada di Desa Cipakem Kecamatan Maleber (163 unit), Desa Cimara Kecamatan Cibereum (69 unit), Desa Kutawaringin Kecamatan Selajambe (30 unit), Desa Pinara Kecamaran Ciniru (30 unit), Desa Margabakti Kecamatan Kadugede (13 unit), Desa Jabranti Kecamatan Karangkancana (31 unit).

Lebih lanjut, Dadang berharap bantuan perumahan ini bisa membantu masyarakat agar bisa tinggal di rumah yang layak huni. Apalagi rumah mereka kebanyakan rusak berat akibat tanah longsor.

"Bangunan rumah masyarakat yang direlokasi berkat BSPS sangat baik dan Pemkab Kuningan serta masyarakat di Desa Cimara juga sangat pro aktif. Kami harap kegiatan seperti ini bisa direplikasi di daerah lain," tandasnya.

Lanjutkan Membaca ↓

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya