Pemerintah Targetkan Inklusi Keuangan Capai 90 Persen di 2024

Pemerintah Serahkan Draft RUU Omnibus Law — Ketua DPR Puan Maharani bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kedua kanan) jelang penyerahan draft RUU Omnibus Law di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2020). Pemerintah mengajukan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan RUU Omnibus Law Perpajakan. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Jokowi-Ma'ruf menargetkan inklusi keuangan pada 2024 bisa tembus mencapai 90 persen. Angka ini dipatok mengingat inklusi keuangan dalam negeri masih tergolong kecil dibandingkan dengan negara-negara Asian.

"Dan untuk keuangan inklusi itu kemarin dalam ratas, Bapak Presiden targetkan 90 persen di tahun 2024," kata Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, di Kantornya, Jakarta, Kamis (13/2/2020).

Berkaca pada data, literasi keuangan Indonesia naik cukup signifikan dalam tiga tahun, yaitu dari 29,7 persen pada 2016 menjadi 38,03 persen pada 2019. Sementara, inklusinya meningkat dari 67,8 persen 2016 menjadi 76,19 persen pada 2019 lalu.

Kendati demikian, pencapaian literasi dan inklusi keuangan RI masih di bawah negara tetangga. Ambil contoh, inklusi keuangan di Singapura yang sudah tembus 98 persen, Malaysia 85 persen, dan Thailand 82 persen.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Pernahkah berpikir untuk berhenti jadi karyawan lalu membangun bisnis yang diimpikan? Ya Bekerja sendiri, memiliki banyak rencana, tabungan dan hal lainnya bukanlah hal yang mustahil jika bisa merencanakan keuangan sedari dini.

2 dari 2 halaman

Percepat Elektronifikasi

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memberikan paparan dalam acara Dialog Refleksi Akhir Masa Jabatan Anggota MPR, DPR, dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/9/2019). Dialog membahas capaian kinerja DPR, MPR, dan DPD periode 2014-2019. (Liputan6.com/JohanTallo)

Menko Airlangga mengatakan, untuk mengejar target inklusi keuangan tersebut maka salah satu cara dilakukan pemerintah yakni mendorong percepatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETP).

"Oleh karena itu target ini salah satu yang utamanya melalui ETP pemda ataupun dana desa," kata dia.

Seperti diketahui, pemerintah telah sepakat untuk melakukan percepatan dan perluasan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (pemda).

Langkah ini diharapkan bisa memperkuat koordinasi dalam kerja sama kelompok teknis, serta tim percepatan digitalisasi daerah untuk mendukung elektronifikasi dari transaksi pemda.

Penandatanganan kerja sama dilakukan antara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, serta Dirjen Aplikasi Informatika Kominfo Samuel Abrijani Pengerapan.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto Tegaskan Nilai Tukar Rupiah Masih Aman