DPR Dorong Sinergi BUMN Penuhi Kebutuhan di Sektor Pertanian

sawah — Ilustrasi luas lahan yang siap digarap para petani.

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI, Deddy Yevri Sitorus, menyoroti pentingnya kolaborasi dan sinergi antar BUMN dalam rangka memenuhi kebutuhan strategis nasional.

Kementerian BUMN, kata Deddy, harus memainkan peran sebagai fasilitator untuk menciptakan ekosistem industri yang bermanfaat bagi rakyat.

"Terutama dalam bidang pertanian dan agroindustri serta industri kelautan," kata Deddy dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (12/2/2020).

Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan BUMN Industri Strategis di Gedung DPR RI, Rabu (12/2), anggota Fraksi PDI Perjuangan itu menyoroti tidak jelasnya fokus bisnis BUMN Strategis dalam mendukung akselerasi dan modernisasi kegiatan perekonomian yang menyentuh rakyat banyak.

Lebih jauh Deddy memberikan contoh perlunya dibahas rencana pembuatan spur (kereta mini) untuk mengangkut hasil pertanian dan perkebunan menuju tempat pengumpulan atau jalan besar.

“Bayangkan, sawit saja kita punya luas lebih dari 16 juta hektare, kalau bisa diintervensi dengan teknologi pengangkutan hasil produksi pertanian yang terjangkau dan andal tentu akan bermanfaat bagi pembangunan ekonomi," ungkapnya.

Menurut Deddy, dengan pemanfaatan teknologi sederhana itu akan menghemat triliunan rupiah dari investasi dan perawatan truk pengangkutan yang masih 100 persen impor dan menghemat biaya pembuatan jalan desa serta jalan usaha tani di seluruh Indonesia. Hal yang sama juga terjadi bila BUMN strategis mampu menciptakan drone bagi proses pemupukan perkebunan.

"Bisa dibayangkan efisiensi yang terjadi kalau belasan juta hektare itu bisa dipupuk menggunakan drone," tukas anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kalimantar Utara tersebut.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir tengah mengkaji rencana pengurangan jumlah perusahaan milik negara. Saat ini total perusahaan pelat merah tercatat sekitar 142 perusahaan, dan akan dikurangi menjadi 100 perusahaan.

2 dari 2 halaman

Dorong Kolaborasi

Gedung Kementerian BUMN (dok: Humas KBUMN)

Untuk itu Deddy mengusulkan agar Kementerian BUMN mampu mendorong kolaborasi antar BUMN dan antar Kementrian terkait untuk mendukung penciptaan teknologi yang bermanfaat bagi rakyat dan dunia usaha yang berperan sebagai ujung tombak ekonomi.

"Jangan sampai BUMN strategis ini hanya berpikir yang 'high tech' saja, sebab sebagai agent of development BUMN harus mampu memberikan jawaban bagi kebutuhan nasional. Jangan sampai kita terus abai sehingga untuk cangkul saja kita masih tetap harus impor," ujarnya.

Terakhir, Deddy meminta BUMN memberikan laporan kepada DPR tentang produk-produk yang sudah diproduksi dengan harga terjangkau tetapi oleh instansi atau lembaga masih terus diimpor dari luar negeri, seperti di bidang persenjataan atau lokomotif kereta api.

"Tolong disampaikan apa adanya, karena kita punya tugas membantu menyeimbangkan neraca perdagangan," ucapnya.