Teknologi Usang Jadi Penyebab Dibukanya Keran Impor

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan bahwa impor baja yang dilakukan selama ini menjadi salah satu sumber utama defisit neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan Indonesia.

Presiden Jokowi saat memimpin Rapat Terbatas dengan topik Ketersediaan Bahan Baku Bagi Industri Baja dan Besi di Kantor Presiden Jakarta, Rabu, mengatakan data saat ini menunjukkan impor baja sudah masuk tiga besar dari total angka impor Indonesia.

“Ini tentu saja menjadi salah satu sumber utama defisit neraca perdagangan kita, defisit transaksi berjalan kita. Apalagi baja impor tersebut kita sudah bisa produksi di dalam negeri,” kata Presiden seperti dikutip dari Antara, Rabu (12/2/2020).

Pada kesempatan itu, rapat membahas mengenai ketersediaan bahan baku bagi industri baja dan besi.

Sebagaimana diketahui bahwa industri baja besi merupakan salah satu industri strategi nasional yang diperlukan industri nasional untuk membangun infrastruktur.

”Oleh sebab itu utilitas pabrik baja dalam negeri sangat rendah dan industri baja dalam negeri menjadi terganggu. Ini tidak dapat kita biarkan terus,” katanya.

Jokowi menegaskan perlunya untuk mendorong industri baja dan besi makin kompetitif, kapasitas produksi makin optimal, sehingga perbaikan manajemen korporasi, pembaruan teknologi permesinan, terutama di BUMN industri baja terus dilakukan.

“Tapi saya kira juga itu tidak cukup. Laporan yang saya terima pengembangan industri baja dan besi terkendala bahan baku yang masih kurang,” katanya.

Karena itu terdapat tiga hal utama yang harus dilakukan untuk meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri baja dan besi.

Hal pertama yakni memperbaiki ekosistem penyediaan bahan baku baja dan besi, kedua segera merealisasikan harga gas untuk industri yaitu sebesar 6 dolar AS per MMBTU, ketiga ditekankan ada perhitungan dampak dari impor baja terhadap kualitas maupun persaingan harga dengan baja hasil dari dalam negeri.

Dalam rapat tersebut, selain Presiden Jokowi yang didampingi Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin, juga dihadiri sejumlah menteri terkait.