KCIC Minta Bantuan Menko Luhut Bebaskan Lahan Proyek Kereta Cepat

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menghadiri Rakor Program Kerja 2023-2024 di Kantor Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). (Kemenko Marves)

Liputan6.com, Jakarta - Direktur PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Chandra Dwiputra mengatakan kemajuan pembangunan fisik proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sudah mencapai 42 persen. Namun dia mengaku masih ada kendala pembebasan lahan di sekitaran Cimahi dan Bandung.

Maka dari itu, dia mengkoordinasikan masalah pembebasan lahan yang tinggal 0,05 persen tersebut kepada Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

"Ada kesulitan apa, dikoordinasikan dengan Pak Luhut," kata Chandra di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Jakarta, Jumat (31/1/2020).

Ada banyak masalah terkait pembebasan lahan kereta cepat Jakarta-Bandung dan sangat kompleks kata Chandra. Misalnya kepemilikan tanah yang berubah-ubah, terjadi kesalahan dalam pengecekan lahan.

Meski begitu, dia optimis masalah ini bakal rampung di bulan Februari nanti. "Jadi harapannya di bulan Februari selesai semua," ujar Chandra.

2 dari 2 halaman

Masalah Persinyalan

Rampung 2021, Begini Wujud Proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung — Aktivitas pekerja saat menyelesaikan pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung di Desa Bunder, Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat, Sabtu (30/3). Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ditargetkan rampung pada 2021. (merdeka.com/Iqbal Nugroho)

Terkait masalah persinyalan, Chandra mengaku baru mendapatkan kabar tak enak. Ada masalah terkait sinyal yang sangat penting dan perlu segera diselesaikan.

"Kalau sinyal kan ada GSM ada LTE, nah ini ternyata di atasnya lagi. Jadi saya harus pastikan dulu," kata Chandra.

Masalah sinyal jadi sangat penting karena berkaitan dengan keselamatan penumpang. Dia perlu memastikan lagi sebelum sistem itu diterapkan di Indonesia.

"Nah kita harus pastikan itu, harus hati-hati, enggak boleh sembarang," sambungnya.

Dia pun perlu memastikan frekuensi yang ditawarkan sistem pernah dicoba sebelumnya di China. Dia tak ingin Indonesia jadi kelinci percobaan.

"Saya enggak mau ujicoba di sini, kalau enggak aman siapa yang mau naik nanti," katanya.