DJP Diminta Perbaiki Sistem Data Intergasi Perpajakan

20160930-Tax-Amnesty-Jakarta-AY — Sejumlah orang menunggu untuk mengikuti program tax amnesty di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat (30/9). Hari terakhir ‎program tax amnesty banyak masyarakat memadati kantor pajak. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, meminta kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memperbaiki sistem integrasi perpajakan yang ada saat ini. Sebab, berkaca pada PT Pertamina (Persero) sistem integrasi data yang dihubungkan di DJP masih membutuhkan waktu lama.

"Temen-temen DJP tolong buat satu sistem kalau mau connect gampang. Kalau dengan Pertamina antara atas PPn (Pajak Pertambahan Nilai)) dan bawah sampai dengan PPh (Pajak Penghasilan) katakanlah butuh 1,5 tahun kita bisa perpendek tinggal 10 bulan," kata dia di Kantor PLN, Jakarta, Jumat (31/1/2020).

Sejauh ini baru ada dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sudah mengembangkan kerja sama digitalisasi integrasi data perpajakan dengan DJP Kemenkeu. Pertama adalah PT Pertamina (Persero) dan hari ini menyusul PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

"Jadi Pak Dirjen (Suryo Utomo) mohon sekaligus saya minta untuk bisa menarik pembelajaran dari proses intrgrasi pajak dengan Pertamina, dan dari DJP, PLN bisa diselesaikan," katanya

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Penerimaan pajak 2019 disebut loyo. Tahun ini Sri Mulyani akan keluarkan jurus untuk genjot pajak.

2 dari 2 halaman

Harapan DJP

Tax Amnesty — Pemohon pajak mengantri untuk mengikuti program Tex amnesty di kantor Ditjen Pajak, Jakarta, Jumat (31/3). Hari ini merupakan hari terakhir program pengampunan pajak atau tax amnesty dan akan di tutup pada pukul 00:00. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sebelumnya, Suahasil mendorong seluruh pengusaha di Tanah Air dapat mengintegrasikan data transaksinya dengan yang ada di Direktorat.

Jenderal Perpajakan (DJP) Kementerian Keuangan. Dia pun menjamin seluruh data yang dikelola seluruhnya bakal aman.

Suahasil menyebut selama ini stigma yang ada di pengusaha kebanyakan takut untuk mengintegrasikan dikarenakan faktor keamanan. Selain itu, proses yang berbelit juga menjadi ketakutan bagi para pengusaha.

"Gak ada masalah kalau data transaksi (pengusaha) itu diketahui oleh DJP. Ini suatu jaminam kalau ada yang macem-macem sama data itu, kami di Kemenkeu, Pak Dirjen di dalam DJL kita pites sama sama, kita teken sama sama," kata dia.

Dia mengatakan secara prosedur di dalam DJP sudah ada yang bertanggung jawab untuk mengelola data. Di mana, masing-masing memiliki tugas dan fungsinya berdasarkan kinerjanya, mulai siapa yang menerima, memproses, hingga yang menggunakan di dalam SPT Pajak.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Pajak
Sistem Operasi
Pajak adalah pungutan yang diwajib dibayarkan oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah.
Lihat Selengkapnya
Pajak
Suahasil Nazara
Tokoh
Suahasil Nazara kini menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan pada Kabinet Indonesia Maju.
Lihat Selengkapnya
Suahasil Nazara
Perpajakan
DJP