Agar Subsidi Bisa Tepat Sasaran, BUMN Minta Akses Data Wajib Pajak

Subsidi Energi — Pekerja mereproduksi tabung gas elpiji 3 kg di Depot LPG Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (29/1). Pemerintah dan Badan Anggaran DPR menyepakati kenaikan anggaran subsidi energi di 2019 dari Rp 156,6 triliun menjadi Rp 160 triliun. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) meminta Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak), Kementerian Keuangan‎ (Kemenkeu) membuka data wajib pajak. Langkah tersebut agar penyaluran subsidi bisa tepat sasaran.

Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pemerintah memberikan tugas ke beberapa BUMN untuk menyalurkan subsidi. Subsidi tersebut adalah Bahan Bakar Minyak (BBM), Elpiji, listrik dan pupuk.

Namun, sejauh ini dalam proses penyaluran subsidi tersebut belum bisa dipastikan apakah sudah tepat sasaran atau belum.

"Saya selalu bertanya bagaimana penyaluran ini biar tepat sasaran? Ini cukup besar. Pertamina menyalurkan subsidi BBM dan Elpiji, PLN subsidi listrik, dan masih ada lagi subsidi pupuk," kata Budi, di Kantor Pusat PLN, Jakarta, Jumat (31/1/2020).

Untuk memastikan penyaluran subsidi tepat sasaran, BUMN yang bertugas menyalurkan subsidi bisa memanfaatkan data wajib pajak milik Ditjen Pajak. Caranya dengan integrasi perpajakan antara Ditjen Pajak dan BUMN.

Dengan adanya akses data pajak tersebut, maka BUMN penyalur subsidi bisa mendapat data wajib pajak yang benar, sehingga penyaluran subsidi bisa dideteksi melalui besaran pajak yang dibayar.

"Kita membutuhkan satu database atau big data kemampuan artificial intelegent. Yang bagus, saya minta di sini integrasi dibuka beri kesempatan berdiskusi. Jangan sampai orang beli premium dia pajaknya besar bayar kartu kredit besar. Jangan, mubazir uangnya bisa untuk yang lain," tuturnya.

Untuk memanfaatkan data perpajakan dalam penyaluran subsidi tepat sasaran, BUMN membutuhan dukungan dari Ditjen Pajak.

"Big data dibuka, dengan bantuan analitic data yang bagus siapa yang sebenarnya membutuhkan. Mohon bantuannya, Pak," katanya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Penerimaan pajak 2019 disebut loyo. Tahun ini Sri Mulyani akan keluarkan jurus untuk genjot pajak.

2 dari 2 halaman

Jurus Pemerintah Kejar Target Pajak 2020

Tax Amnesty — Pemohon pajak mengantri untuk mengikuti program Tex amnesty di kantor Ditjen Pajak, Jakarta, Jumat (31/3). Hari ini merupakan hari terakhir program pengampunan pajak atau tax amnesty dan akan di tutup pada pukul 00:00. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menargetkan realisasi pajak sepanjang tahun 2020 sebesar Rp 1.642,6 triliun. Realisasi ini lebih besar dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 sebesar Rp 1.577,6 triliun.

Direktur Jenderal Perpajakan Kementerian Keuangan, Suryo Utomo, mengatakan ada beberapa upaya fokus kerja di 2020 dalam mengejar target pajak di tahun ini. Salah satunya adalah dengan memperluas wajib pajak.

Suryo menyebut salah satu cara memperluas wajib pajak adalah dengan menambah jumlah pajak baru. Kemudian tidak kalah penting, pihaknya juga akan membina wajib bajak baru agar lebih patuh.

"Saya coba korelasikan yang sedang kita kerjakan. Kami ingin bagaimana kita meningkatkan kepatuhan sukarela tinggi," kata dia di Kantor PLN, Jakarta, Jumat (31/1/2020).

Dia mengakui, untuk meningkatkan kepatuhan tinggi bagi wajib pajak memang tidak mudah. Untuk itu, pihaknya juga berupaya terus mengedukasi para wajib pajak baru maupun lama untuk tetap meningkatkan kepatuhan.

"Bagaimana kita edukasi, dan bagaimana kita letakan regulasi kepastian hukum. Ini jadi PR kami terus terang saja," kata dia.

Pajak
Sistem Operasi
Pajak adalah pungutan yang diwajib dibayarkan oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah.
Lihat Selengkapnya
Pajak
Wajib Pajak
Tokoh
Wajib Pajak atau disingkat WP adalah orang yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak.
Lihat Selengkapnya
Wajib Pajak
BUMN
Perusahaan
BUMN adalah singkatan dari Badan Usaha Milik Negara yang beroperasi di Indonesia.
Lihat Selengkapnya
BUMN