Pemerintah Putuskan Biaya Haji di 2020 Tak Naik

Bandara Adi Soemarmo Tambah Fasilitas untuk Penerbangan Haji — Sebanyak 357 jamaah telah dilepas menuju Madinah melalui Bandara Adi Soemarmo menggunakan maskapai Garuda Indonesia.

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama dan Komisi VIII DPR RI, menyepakati besaran rata-rata Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) Tahun 1441H/2020M atau biaya yang dibayar langsung oleh jemaah sebesar Rp 35.235.602.

“Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) tahun 1441H/2020M sama dengan Bipih tahun sebelumnya,” kata Menteri Agama Fachrul Razi seperti dikutip dari laman Setkab.go.id, Jumat (31/1/2020).

Menurut Menag, Bipih yang dibayarkan oleh jemaah haji mencakup biaya penerbangan, akomodasi di Makkah (SAR9,71), dan living cost sebesar SAR1500. Meski tidak naik, kata Menag, ada sejumlah peningkatan pelayanan.

Peningkatan tersebut antara lain bertambahnya jumlah makan di Makkah sebanyak 10 kali, yaitu dari 40 kali pada 1440H/2019M, menjadi sebanyak 50 kali pada 1441H/2020M.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

354 jemaah calon haji dari Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, dari embarkasi Donohudan Boyolali diberangkatkan melalui Bandara Adi Sumarmo.

2 dari 2 halaman

Selanjutnya

Ratusan jamaah haji asal Indonesia tengah mengantri sesaat sebelum naik pesawat. Garuda Indonesia mengaku, sudah menyelesaikan penerbangan haji dengan jumlah jamaah 107.959 orang. — Maskapai plat merah Garuda Indonesia, mengaku telah menyelesaikan fase keberangkatan penerbangan haji dengan menerbangkan sebanyak 107.959 jemaah calon haji.

Selanjutnya, layanan akomodasi di Makkah dan Armina dengan sistem zonasi berdasarkan embarkasi. Ketiga, menu konsumsi dengan cita rasa Nusantara sesuai zonasi penempatan dan asal jemaah.

“Dan biaya visa sebesar SAR300 untuk setiap jemaah sudah termasuk dalam Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1441H/2020M dan tidak dibebankan kepada jemaah secara terpisah,” imbuh Menag. Menag menambahkan, persetujuan BPIH oleh DPR RI dan Pemerintah merupakan salah satu bagian krusial dari siklus penyelenggaraan haji.

Menurut dia, pengesahan ini akan menjadi dasar bagi Presiden untuk menetapkan BPIH sebagaimana termaktub dalam Pasal 48 UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Di situ diatur bahwa besaran BPIH ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat persetujuan DPR RI.