Menko Luhut Sebut Omnibus Law Tak Bakal Sengsarakan Rakyat

Ketika Tiga Menteri Berswafoto Usai Penandatanganan Kerja Sama Antarbank — Menkomaritim Luhut Binsar Panjaitan memberi sambutan saat menghadiri penandatanganan kerja sama antar bank sindikasi di Jakarta, Jumat (29/12). Kerja sama antar bank tersebut sebesar 19,25 triliun. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Menko Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah tidak akan membuat sengsara rakyatnya lewat RUU Omnibus Law.

"Kita selama lima tahun kemarin belajar apa yang jadi masalah," kata Luhut di Hotel Kempinski, Jakarta, Kamis (30/1/2019).

Lalu di periode kedua ini, dibuka dengan solusi dari berbagai masalah lewat dibuatnya omnibus law terhadap berbagai aturan yang tumpang tindih. Selama 8 bulan, pemerintah sudah melakukan sinkronisasi dan harmonisasi di 2507 pasal dari 83 undang-undang.

Semua diringkas menjadi 174 pasal di RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Naskahnya pun sudah jadi dan direncanakan akan dikirim ke parlemen Senin pekan depan.

"Baru besok atau Senin itu disampaikan ke parlemen," kata dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Pemerintah tengah rancang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja demi atasi regulasi dan pangkas birokrasi.

2 dari 2 halaman

Ego Sektoral

20160517- Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan-Jakarta- Herman Zakharia — Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Pandjaitan saat wawancara khusus di SCTV Tower, Jakarta, Selasa (17/5) Luhut berbagi cerita tentang masalah komunis, Poso dan pemilihan Ketua Partai Golkar. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Jenderal purnawirawan ini menilai tumpang tindihnya aturan terjadi lantaran tidak terjalinnya komunikasi yang baik antar kementerian saat proses pembuatan undang-undang. Masing-masing memiliki ego sektoral yang kuat sehingga terjadinya segmentasi.

Hal ini berdampak pada sulitnya mengurus perizinan dan menghambat masuknya investasi ke Indonesia. Luhut meyakinkan, lahirnya UU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja nanti sama sekali tidak merugikan rakyat.

Apalagi Presiden Joko Widodo juga berangkat dari rakyat biasa. Sering bertemu dan berinteraksi dengan rakyatnya.

"Tidak mungkin pemerintah membuat peraturan UU yang akan menyakiti rakyat ,itu dijamin pasti tidak," pungkas Luhut.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

Luhut Binsar Pandjaitan
Tokoh
Luhut Binsar Pandjaitan kini menjabat sebagai Menkopolhukam di pemerintahan era Presiden Joko Widodo
Lihat Selengkapnya
Luhut Binsar Pandjaitan
Menko Luhut
Pejabat
Luhut Binsar Pandjaitan adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia.
Lihat Selengkapnya
Menko Luhut
Omnibus Law