Sukses

Kemendag Blokir 299 Domain Entitas Ilegal Sepanjang 2019

Pemblokiran bertujuan untuk mewujudkan persaingan usaha sehat dalam kegiatan perdagangan berjangka.

Liputan6.com, Jakarta Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan (Kemendag) memblokir sebanyak 299 domain situs entitas ilegal di bidang perdagangan berjangka komoditi (PBK) sepanjang 2019.

Pemblokiran bertujuan untuk mewujudkan persaingan usaha sehat dalam kegiatan perdagangan berjangka. Pada Desember 2019, Bappebti telah memblokir sebanyak 44 domain situs entitas ilegal.

"Kali ini Bappebti memblokir 44 situs entitas ilegal di bidang perdagangan berjangka komoditi untuk mewujudkan persaingan usaha yang sehat serta melindungi masyarakat dari investasi perdagangan berjangka ilegal yang berpotensi merugikan. Bappebti rutin melakukan pengamatandan pengawasan terhadap kegiatan perdagangan berjangka karena setiap pihak yang melakukankegiatan perdagangan berjangka wajib memiliki izin dari Bappebti," kata Kepala Bappebti TjahyaWidayanti, Jumat (24/1/2020).

Menurut Tjahya, pemblokiran domain entitas ilegal tersebut merupakan amanat peraturan perundang-undangan di bidang PBK.

Bappebti memiliki wewenang melakukan tindakan yangdiperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat sebagai akibat pelanggaran terhadap ketentuanundang-undang di bidang PBK dan/atau peraturan pelaksanaannya.

"Bappebti tidak segan menindak tegas segala pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka," tegas Tjahya.

Pada 2019, selain melakukan pemblokiran domain, Bappebti juga menghentikan kegiatan ilegal dibidang perdagangan berjangka terhadap entitas-entitas ilegal.

Meskipun sejumlah entitas yangdiblokir tersebut memiliki legalitas di luar negeri, namun untuk melakukan penawaran, iklan, promosi dan/atau kegiatan di bidang perdagangan berjangka di wilayah Indonesia tetapdiwajibkan mematuhi ketentuan yang ada yaitu memiliki izin dari Bappebti.

"Entitas tersebut harus patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku diIndonesia. Untuk itu, Bappebti melakukan pembatasan agar situs-situs web tersebut tidak dapatdiakses di Indonesia," jelas Tjahya.

Bappebti juga berkoordinasi dengan Kemenkominfo, penyedia jasa web hosting (penyewaantempat untuk menampung data-data yang diperlukan oleh sebuah situs web sehingga dapatdiakses lewat internet), serta registrar (organisasi yang mengelola pendaftaran nama domainuntuk satu pendaftar domain level teratas atau lebih) Indonesia untuk melakukan tindakan preventif dengan melakukan pemblokiran terhadap domain entitas ilegal.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Modus

Sepanjang tahun 2019, lanjut Tjahya, Bappebti mengidentifikasi modus-modus yang digunakan entitas ilegal di bidang perdagangan berjangka untuk menarik calon nasabah. Pertama, dengan membuat duplikasi web pialang berjangka legal.

Pialang berjangka ilegal tersebut menggunakan nama yang mirip dengan pialang berjangka legal. Bagi calon nasabah yang tidak jeli, perusahaan tersebut terkesan sebagai pialang berjangka yang legal.

Kedua, menjanjikan pendapatan tetap yang tinggi dengan nilai persentase dalam jangka waktu tertentu dan/atau menawarkan bagi hasil (profit sharing).

Masyarakat ditawarkan daftar paket investasi yang dibagi berdasarkan kemampuan keuangan calon nasabah. Paket investasi tersebut biasanya dibagi menjadi paket silver, gold, dan platinum.

Ketiga, mencatut legalitas dengan menampilkan logo dari lembaga-lembaga pemerintah sepertiKementerian Keuangan, BKPM, OJK, Bappebti, dan sebagainya untuk menarik dan meyakinkan masyarakat.

Keempat, melakukan transaksi kontrak berjangka yang hanya digunakan sebagai modusmengelabui masyarakat untuk menanamkan modal kepada perusahaan tersebut.

Dana yang terkumpul hanya berputar di antara anggota tanpa ditransaksikan di bidang PBK menggunakan skema piramida, ponzi, dan money game.

Kelima, melakukan kegiatan perdagangan berjangka selayaknya pialang berjangka legal denganmenawarkan kontrak berjangka komoditi seperti forex, index, dan opsi.

Perusahaan menjadi pihak ketiga (introducing broker) dari pialang luar negeri dengan mencantumkan legalitas dari regulatordi negara asing. Contohnya, International Financial Services Commission di Belize, The Financial Commission di Hongkong, Cyprus Securities and Exchange Commission di Cyprus, dan FinancialConduct Authority di London.

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan M. Syist mengimbau masyarakatuntuk mengetahui legalitas pialang berjangka, dengan melakukan pengecekan melalui situs webhttps://www.bappebti.go.id.

"Sebelum berinvestasi, masyarakat diharapkan selalu mengeceklegalitasnya; mempelajari mekanisme transaksi, untung dan rugi; serta tidak mudah tergiurdengan janji atau keuntungan di luar kewajaran," tutupnya.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini